Sigli – Kabupaten Pidie kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andri Yogama kepada Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, di Aula BPK Perwakilan Aceh, Kamis (4/6/2026).
“Penghargaan ini merupakan konsistensi dan komitmen Bupati Pidie dalam menjaga transparansi, integritas, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus.
Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie atas keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Aceh.
Capaian tersebut menempatkan Kabupaten Pidie sebagai salah satu daerah yang mampu menjaga konsistensi pengelolaan keuangan secara akuntabel dan transparan dalam kurun waktu yang panjang, termasuk upaya mewujudkan reformasi birokrasi.
Opini WTP merupakan predikat tertinggi yang diberikan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Kabupaten Pidie sendiri telah 11 kali meraih opini WTP secara berturut-turut atas hasil pemeriksaan laporan keuangan.
“Prestasi ini menunjukkan bahwa Bupati Pidie sangat serius meningkatkan kualitas dalam proses pengelolaan keuangan di Kabupaten Pidie,” Kata Andi.
Selain itu, keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.
“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama dan kita berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan serta menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang,” ujarnya.
Pemkab Pidie akan terus berkomitmen menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK untuk memperkuat administrasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Keberhasilan meraih opini WTP secara berkelanjutan menjadi salah satu indikator bahwa Pemkab Pidie mampu menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran daerah, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Andi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Aceh, Andrie Yogama, mengatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah bertujuan memberikan opini mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“Opini WTP merupakan pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah,” demikian Andrie.
