LHOKSEUMAWE– Rencana eksplorasi tambang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, yang menuai penolakan dari masyarakat setempat, mendapat perhatian dari kalangan mahasiswa.
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe meminta pemerintah menghormati aspirasi warga dan menempatkan kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan sebagai prioritas utama.
Gubernur DEMA FEBI UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Maulidansyah, menyampaikan bahwa setiap kebijakan terkait pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan secara transparan, melibatkan partisipasi masyarakat, dan memperhatikan dampak lingkungan yang mungkin timbul.
Menurutnya, masyarakat Beutong Ateuh memiliki hak untuk mengetahui, memberikan pendapat, dan dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berpotensi memengaruhi ruang hidup, lingkungan, serta sumber penghidupan mereka.
“Kami menilai aspirasi masyarakat Beutong Ateuh harus dihormati. Warga memiliki hak untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka,” kata Maulidansyah, Minggu (7/6/2026).
Ia menilai pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berorientasi pada investasi dan keuntungan semata. Sebaliknya, pembangunan harus mampu menghadirkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan tanpa mengabaikan aspek sosial maupun lingkungan.
Maulidansyah menambahkan, aktivitas pertambangan memiliki potensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem dan mata pencaharian masyarakat apabila tidak dilakukan dengan kajian yang matang serta pengawasan yang ketat.
“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang menghadirkan kesejahteraan tanpa mengorbankan hak masyarakat dan kelestarian lingkungan,” tegasnya.
Untuk itu, lanjut Maulidansyah, pihaknya mendesak Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk meninjau kembali bahkan membatalkan izin yang telah diberikan terkait rencana eksplorasi tambang di Beutong Ateuh.
Selain itu, mahasiswa juga meminta pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan melibatkan masyarakat, tokoh adat, akademisi, serta berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik yang mengedepankan kepentingan rakyat.
Maulidansyah menjelaskan, kajian lingkungan yang komprehensif dan transparan harus menjadi syarat utama sebelum pemerintah mengambil keputusan lebih lanjut terkait aktivitas pertambangan di kawasan tersebut. Pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila pemerintah mampu menyeimbangkan antara kebutuhan investasi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah dapat mendengar suara masyarakat Beutong Ateuh dan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Jangan sampai pembangunan justru menghadirkan persoalan baru bagi masyarakat dan lingkungan,” ucap Maulidansyah. [] (Ril)
