SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul arahan pemerintah pusat agar program tersebut berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Komitmen itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), dan kepala daerah se-Indonesia terkait dukungan pelaksanaan MBG, Kamis (13/8/2026).
Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, M.H., diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Apriadi, S.Sos., mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Setdakab Pidie.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa MBG merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program ini tidak semata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga dipandang sebagai investasi jangka panjang di bidang pendidikan dan kesehatan.
“Program ini diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi yang sehat, cerdas, unggul, dan memiliki daya saing,” demikian pokok arahan pemerintah pusat dalam rakor tersebut.
Pelaksanaan MBG juga diarahkan untuk berkontribusi terhadap penurunan angka stunting, kekurangan gizi, serta berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program tidak berhenti pada distribusi makanan, tetapi benar-benar memenuhi standar gizi dan memberi manfaat bagi kelompok sasaran.
Kepala BGN Sudaryono menekankan, aspek keamanan pangan menjadi salah satu hal yang tidak boleh diabaikan. Makanan yang diberikan harus aman, bergizi, disajikan tepat waktu, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.
BGN juga meminta pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap dapur SPPG wajib memenuhi standar operasional, mulai dari keamanan pangan, pengelolaan limbah, kualitas pelayanan hingga ketepatan waktu penyajian.
Di sisi lain, masyarakat juga didorong terlibat dalam pengawasan. BGN membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, laporan, maupun keluhan terkait pelaksanaan MBG.
Untuk memperkuat transparansi, BGN menyiapkan portal digital Radar MBG yang dapat digunakan orang tua, sekolah, dan pemerintah daerah untuk memantau menu, kandungan gizi, serta layanan SPPG.
Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG semakin terbuka dan akuntabel sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk ikut memastikan kualitas program yang menyasar kebutuhan gizi generasi penerus.
