BANDA ACEH – Suasana rapat paripurna di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendadak tegang pada Senin (6/4/2026). Anggota legislatif secara mengejutkan melayangkan permintaan untuk bertemu khusus dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), tanpa didampingi oleh pimpinan dewan.
Permohonan tersebut disampaikan oleh politikus PKB, Rijaluddin, tepat saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh Tahun 2025 hampir berakhir. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli, dan dihadiri oleh Mualem.
Ketegangan bermula saat Zulfadli hendak menutup persidangan. Rijaluddin tiba-tiba melakukan interupsi untuk menyampaikan sebuah aspirasi yang diklaim datang dari lubuk hati para anggota dewan.
Zulfadli sempat meminta Rijaluddin untuk membicarakan hal tersebut pada kesempatan lain karena agenda rapat harus segera dituntaskan. Meski sempat diminta diam, Rijaluddin bersikeras. “Ini khusus untuk Gubernur saja, tidak untuk yang lain. Ini permohonan kami,” tegas Rijaluddin.
Situasi sempat memanas ketika Zulfadli menyebut Gubernur memiliki agenda lain yang mendesak. Ketua DPRA yang akrab disapa Abang Samalanga itu bahkan sempat memanggil nama Rijaluddin dengan nada tinggi sebelum akhirnya melunak dan memberikan kesempatan bicara.
Setelah mendapatkan mik, Rijaluddin yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi V DPRA ini langsung mengutarakan maksudnya di hadapan seluruh peserta rapat dan Gubernur.
“Pak Gubernur, kami meminta seluruh anggota DPRA berjumpa dengan Pak Gubernur tanpa pimpinan. Setuju kawan-kawan semuanya? Itu permohonan kami dari lubuk hati paling dalam. Pak Gubernur, kami mohon kebijaksanaannya,” ujar Rijaluddin yang disambut riuh dukungan anggota lainnya.
Hingga rapat ditutup, Rijaluddin tidak merincikan alasan di balik permintaan pertemuan eksklusif tersebut. Ia juga enggan membeberkan topik apa yang akan dibahas secara tertutup tanpa melibatkan unsur pimpinan lembaga legislatif.
Permintaan yang tidak biasa ini memicu spekulasi mengenai adanya dinamika internal yang sedang terjadi di tubuh DPRA, terutama menyangkut pola koordinasi antara anggota dengan pimpinan dewan dalam merespons kebijakan eksekutif di bawah kepemimpinan Mualem.
