LHOKSEUMAWE, ACEH – Suasana hangat dan penuh keakraban tampak menyelimuti Petro Dolar Coffee, pada Kamis, 29 Oktober. Di ruang pertemuan yang dihadiri oleh insan pers tersebut, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Lhokseumawe menggelar agenda Temu Media 2026 bertajuk “Merajut Kolaborasi, Bangkit Bersama, Meningkatkan Perekonomian Daerah”.
Acara ini bukan sekadar ajang silaturahmi rutin, melainkan panggung transparansi untuk membedah denyut nadi perekonomian regional di bawah wilayah kerja KPw BI Lhokseumawe.
Di hadapan para awak media, Kepala KPw BI Lhokseumawe Yudo Herlambang, memaparkan sejumlah catatan penting yang menunjukkan tren positif transformasi digital di masyarakat. Salah satu sorotan utama yang mencuri perhatian adalah masifnya adopsi transaksi nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Transformasi Digital: Ketika QRIS Menjadi Gaya Hidup Baru
Siapa sangka, kemudahan dalam genggaman lewat kode QR kini telah merasuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat Aceh di wilayah kerja BI Lhokseumawe. Yudo memaparkan, sepanjang periode Januari hingga September 2026, nominal transaksi QRIS sukses menembus angka fantastis sebesar Rp4,01 triliun.
Angka besar ini didukung oleh volume transaksi yang mencapai 47,9 juta kali penggunaan. Bagi Yudo, angka tersebut bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata bahwa masyarakat semakin sadar akan keamanan dan kepraktisan instrumen pembayaran digital.
“Dengan volume mencapai 47,9 juta transaksi menggunakan QRIS, transaksi melalui QRIS tentu aman dan mudah,” ungkap Yudo di tengah pemaparannya.
Geliat ini turut dibarengi dengan pertumbuhan jumlah merchant atau pedagang yang menyediakan layanan QRIS. Tercatat hingga posisi September 2026, jumlah merchant melesat hingga mencapai 172.923 merchant. Perluasan ekosistem digital ini tidak terjadi begitu saja.
KPwBI Lhokseumawe secara aktif menggeber sosialisasi dan edukasi perlindungan konsumen serta penggunaan QRIS kepada masyarakat luas. Selain itu, BI juga terus mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui kolaborasi erat bersama 10 pemerintah daerah di wilayah kerjanya.
Semarak Festival Meurah Silu 2026 dan Ajakan Kolaborasi Media
Tak hanya memaparkan capaian ekonomi dan transaksi digital, dalam kesempatan tersebut Yudo Herlambang turut membeberkan agenda akbar yang akan segera dihelat KPwBI Lhokseumawe, yaitu Festival Meurah Silu 2026.
Kegiatan yang dirancang untuk memperkuat ekonomi kreatif, UMKM, dan literasi keuangan masyarakat Aceh ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Harun Convention, Lhokseumawe.
Beragam rangkaian kegiatan menarik siap menyemarakkan festival ini:
-
Rangkaian Edukasi & Lomba: Talkshow, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Artikel Jurnalistik, Lomba Wastra, Lomba Mewarnai, hingga Tabligh Akbar.
-
Aksi Sosial & Komunitas: Wakaf Run, Donor Darah, serta Penukaran Uang Rupiah.
-
Hiburan & Ekonomi Kreatif: Bazaar UMKM, Performance seni, serta beragam door prize menarik bagi para pengunjung.
Menyadari krusialnya peran media dalam mengedukasi dan menyebarkan informasi positif kepada publik, Yudo secara khusus meminta dukungan penuh dari rekan-rekan jurnalis dan media massa untuk mengawal dan menyukseskan gelaran tersebut.
“Kami sangat mengharapkan sinergi dan dukungan dari kawan-kawan media untuk menyebarluaskan informasi positif mengenai Festival Meurah Silu 2026 ini. Peran pers sangat vital sebagai jembatan informasi agar pesan-pesan edukasi ekonomi, pengembangan UMKM, serta semangat kebangkitan ekonomi daerah ini dapat sampai dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas,” tutur Yudo.
Di balik gemerlapnya pertumbuhan digitalisasi keuangan, diskusi sore itu juga mengupas sisi lain yang memerlukan perhatian bersama, yakni dinamika laju inflasi. Menyinggung sektor inflasi di wilayah kerja KPw BI Lhokseumawe, Yudo memaparkan rincian angka yang bervariasi di sejumlah kabupaten/kota sampel Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kabupaten Aceh Tengah tercatat mengalami inflasi sebesar 5,8 persen (year-on-year / yoy), menempatkannya di peringkat ke-8 dari 150 kabupaten/kota sampel IHK secara nasional. Sementara itu, inflasi di Aceh Tamiang dan Kota Lhokseumawe masing-masing tercatat sebesar 5,79 persen (yoy) dan 4,59 persen (yoy), dengan peringkat masing-masing di posisi 9 dan 28.
Yudo tidak menampik bahwa angka-angka tersebut masih berada di atas rata-rata laju inflasi nasional yang tercatat sebesar 3,28 persen (yoy). Kondisi ini menjadi sinyal penting perlunya sinergi lintas sektor—mulai dari pengendalian harga pangan, optimalisasi produktivitas sektor pertanian lokal, hingga penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)—agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global maupun regional.
Melalui ajang Temu Media 2026 ini, KPw BI Lhokseumawe menegaskan kembali komitmennya bahwa kebangkitan ekonomi daerah tidak bisa tercapai hanya dengan kerja satu pihak. Kolaborasi yang erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, pelaku usaha, perbankan, dan dukungan media sebagai pilar informasi publik, optimisme untuk menggerakkan roda perekonomian Aceh yang inklusif dan tangguh kini semakin nyata di depan mata.
