SIGLI — Pemerintah Kabupaten Pidie mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi, terutama penanganan infrastruktur dan kawasan yang terdampak banjir. Hingga September 2026, sebanyak 18 titik di Krueng Baro dan Krueng Tiro telah tertangani melalui dukungan pemerintah pusat.
Perkembangan tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Satuan Tugas (Satgas) PRR Kabupaten Pidie di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Pidie, Kamis (3/9/2026).
Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., mengatakan percepatan PRR membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang intensif antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga serta pihak terkait lainnya.
Rapat tersebut mengevaluasi progres penanganan sejumlah sektor yang terdampak bencana, mulai dari infrastruktur, pertanian, perumahan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, program yang telah direncanakan harus segera direalisasikan agar pemulihan masyarakat tidak berjalan lambat.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar program yang sudah direncanakan dapat segera direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana Aceh, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., menyampaikan sinkronisasi program PRR dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat terus dilakukan.
Salah satunya melalui sinkronisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (RDRP) yang telah dilaksanakan pada 22 Juli 2026.
Saat ini, kata dia, tujuh kementerian/lembaga telah memiliki DIPA untuk mendukung pelaksanaan program PRR tahun anggaran 2026.
Pada sektor infrastruktur, dukungan pemerintah pusat melalui balai telah diarahkan untuk menangani sejumlah titik terdampak, khususnya di kawasan Krueng Baro dan Krueng Tiro.
Dari 21 titik penanganan di Krueng Baro, sembilan titik telah selesai ditangani. Sementara di Krueng Tiro, sembilan dari 12 titik yang menjadi sasaran penanganan juga telah tertangani. Jadi total ada 18 titik yang telah tertangani.
Pemerintah Kabupaten Pidie berharap penanganan tersebut dapat dilanjutkan secara menyeluruh, terutama dengan pendekatan dari kawasan hulu hingga hilir. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi risiko dan dampak banjir yang berulang setiap tahun.
Selain infrastruktur, sektor pertanian menjadi perhatian dalam program PRR. Kerusakan lahan kategori ringan hingga sedang ditargetkan dapat ditangani pada 2026, termasuk melalui dukungan penyediaan benih padi bagi petani terdampak.
Namun, lahan yang belum memungkinkan untuk kembali ditanami padi dapat diarahkan sementara untuk komoditas alternatif, seperti jagung dan tanaman kacang-kacangan, menyesuaikan kondisi lahan.
Pemkab Pidie menegaskan percepatan PRR tidak hanya ditujukan untuk memulihkan infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari.
Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi secara terukur, tepat sasaran dan berkelanjutan, dengan memperkuat sinergi bersama pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan.
