ACEH UTARA – Himpunan Mahasiswa Dewantara (HIMADA) melontarkan kritik keras terkait ketidakpastian pencairan bantuan banjir di Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Pasalnya, meski bencana telah berlalu selama lima bulan, bantuan yang dijanjikan bagi warga terdampak hingga kini belum terealisasi.
Kondisi ini memicu keresahan, terutama setelah muncul informasi bahwa bantuan serupa di beberapa kecamatan lain justru sudah tersalurkan. Perbedaan perlakuan ini memunculkan pertanyaan besar terkait mekanisme dan transparansi birokrasi di tingkat daerah.
Menuntut Kepastian dan Transparansi
Ketua HIMADA, Khalid Azizi, menegaskan bahwa masyarakat saat ini membutuhkan kejelasan di tengah ketidakpastian. Ia menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penyaluran dana bantuan bencana agar tidak menimbulkan kecurigaan di tengah warga.
“Kami memahami ada tahapan dan kendala dalam proses penyaluran. Namun, masyarakat butuh kepastian. Kami berharap ada komunikasi terbuka dan solusi konkret agar bantuan ini segera dirasakan manfaatnya oleh warga Dewantara,” ujar Khalid dalam keterangan resminya, Minggu (19/4/2026).
Empat Poin Desakan Mahasiswa
Merespons situasi tersebut, HIMADA secara resmi mengeluarkan empat poin tuntutan yang ditujukan kepada pihak terkait:
-
Penjelasan Resmi: Mendesak pemerintah daerah memberikan klarifikasi mendetail mengenai kendala spesifik yang menghambat pencairan di Dewantara.
-
Transparansi Data: Meminta keterbukaan informasi mengenai data penerima manfaat agar proses penyaluran dapat diawasi bersama.
-
Kepastian Waktu (Timeline): Menuntut jadwal pasti pencairan bantuan agar masyarakat tidak terus menunggu tanpa kejelasan.
-
Keadilan Distribusi: Menghimbau agar penyaluran bantuan dilakukan secara adil dan merata tanpa diskriminasi wilayah.
Sebagai langkah tindak lanjut, HIMADA menyatakan tidak akan tinggal diam. Organisasi mahasiswa ini berencana segera melakukan audiensi dengan instansi terkait untuk mendapatkan informasi komprehensif sekaligus mengawal percepatan realisasi bantuan.
“HIMADA berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Kami akan kawal persoalan ini secara konstruktif hingga tercapai solusi yang adil dan tepat sasaran,” pungkas Khalid.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait alasan keterlambatan penyaluran bantuan banjir khusus untuk wilayah Kecamatan Dewantara tersebut.
