JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan kabinet (reshuffle) pada Senin sore (8/9/2025). Dalam reshuffle kali ini, Presiden tidak hanya mengganti lima menteri, tetapi juga membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang akan fokus mengurusi penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam siaran persnya menyampaikan, lima pos kementerian yang diganti yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Menteri Koperasi dan UKM, serta Menteri Keuangan.
Adapun nama-nama menteri baru yang dilantik Presiden Prabowo adalah sebagai berikut:
1. Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah.
2. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.
3. Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani.
4. Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menggantikan Abdul Kadir Karding.
5. Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi dan UKM, menggantikan Budi Arie Setiadi.
Sementara itu, posisi Menpora yang sebelumnya dijabat Dito Ariotedjo serta Menko Polhukam yang dipegang Budi Gunawan masih dibiarkan kosong. Muncul spekulasi bahwa jabatan Menko Polhukam akan dirangkap oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai reshuffle ini merupakan langkah strategis Presiden Prabowo untuk meredam gejolak publik sekaligus memperbaiki kinerja pemerintahan.
“Reshuffle ini menunjukkan keseriusan Presiden dalam merespons aspirasi rakyat. Dimensi teknokratis akan lebih mengemuka ketika ada protes besar dari publik terhadap pemerintah,” ujar Agung.
Ia juga menyoroti faktor yuridis, terutama setelah penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh KPK. Posisi tersebut dinilai krusial untuk segera diisi mengingat banyaknya persoalan di sektor ketenagakerjaan.
Dari sisi politik, Agung menilai kedekatan antara pemerintah dengan PDI-P semakin terlihat jelas, terlebih setelah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri hadir dalam pertemuan pimpinan partai politik di Istana beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo sudah menegaskan akan mengganti menteri atau kepala lembaga yang tidak bekerja untuk rakyat. “Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” tegasnya saat menghadiri peringatan Hari Lahir Ke-102 Nahdlatul Ulama di Istora Senayan, Jakarta, pada 5 Februari 2025 lalu.
Sejalan dengan reshuffle ini, lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) juga merilis hasil evaluasi kinerja menteri dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam laporan berjudul Rapor 100 Hari Prabowo-Gibran, sejumlah menteri dinilai berkinerja buruk, di antaranya Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Desa Yandri Susanto.
Sebaliknya, menteri dengan kinerja terbaik menurut Celios adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar, diikuti Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.
Reshuffle ini sekaligus menegaskan sikap Presiden Prabowo bahwa evaluasi terhadap jajaran kabinet akan terus dilakukan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.
