MEDAN — Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program gagasan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan masa depan para nelayan di Kota Medan.
Dukungan tersebut ditegaskan Rico saat memimpin groundbreaking pembangunan KNMP di Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Selasa (6/10/2026).
Selain peletakan batu pertama kawasan KNMP, rangkaian kegiatan di Lapangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan ini juga diisi dengan penyerahan simbolis kartu asuransi BPJS Ketenagakerjaan serta penyaluran bantuan cadangan pangan beras kepada ribuan nelayan setempat.
Rico mengapresiasi perhatian besar pemerintah pusat terhadap kehidupan nelayan yang selama ini kerap menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan sarana, tingginya risiko pekerjaan, hingga rendahnya nilai jual hasil tangkapan. Menurutnya, KNMP bukan sekadar pembangunan fisik kawasan, melainkan upaya membangun sistem kehidupan dan perekonomian nelayan yang lebih mandiri.
“Kami di Pemko Medan memastikan akan mendukung penuh Kampung Nelayan Merah Putih ini agar berjalan optimal demi kesejahteraan para nelayan kita,” ujar Rico di hadapan sejumlah pejabat, di antaranya Jaksa Utama Pratama Kejagung RI Alamsyah, Kajari Belawan Yusuf Darma Putra, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota Jefri Iswanto, serta Kadis Ketapang Pertanian dan Perikanan Ahmad Untung Lubis.
Kawasan Terpadu dan Hilirisasi Perikanan
Rico menjelaskan, KNMP dirancang sebagai kawasan terpadu yang dilengkapi berbagai fasilitas penunjang utama. Fasilitas tersebut meliputi dermaga tambat labuh, sarana rantai dingin (cold storage), akses jalan yang memadai, hingga program pelatihan bagi para nelayan.
Kehadiran infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong hilirisasi hasil tangkapan sehingga nelayan tidak lagi menjual produk laut dengan harga rendah.
“Kita menginginkan para nelayan tidak lagi berada pada posisi rentan dengan pendapatan pas-pasan. Melalui sistem perdagangan perikanan yang terintegrasi di KNMP, nilai tambah produk dapat meningkat dan keuntungan kembali secara optimal kepada nelayan,” tegasnya.
Selain meningkatkan produktivitas ekonomi, kawasan ini juga diproyeksikan menjadi pusat edukasi pengelolaan dan perdagangan hasil laut secara modern agar distribusi pangan laut semakin melimpah.
Perluasan Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan
Dalam aspek perlindungan sosial, Rico mengungkapkan komitmen Pemko Medan dalam memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja rentan. Pada tahun 2025, Pemko Medan menganggarkan kepesertaan bagi 1.000 nelayan, yang kemudian meningkat menjadi 2.000 penerima pada tahun 2026, dan ditargetkan naik menjadi 3.000 nelayan pada tahun depan dari total sekitar 9.000 nelayan di Kota Medan.
Mengingat profesi nelayan memiliki risiko tinggi berhadapan langsung dengan alam, perlindungan asuransi dinilai sangat krusial agar keluarga yang ditinggalkan pencari nafkah tidak jatuh pada jurang kemiskinan ekstrem.
“Bapak-bapak nelayan yang melaut adalah tumpuan keluarga. Jika terjadi risiko kerja, jangan sampai keluarga yang ditinggalkan menjadi keluarga miskin baru,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketapang Pertanian dan Perikanan Kota Medan, Ahmad Untung Lubis, merinci bahwa program jaminan sosial ini menyasar 2.000 nelayan yang mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Selain itu, sebanyak 500 nelayan turut menerima bantuan cadangan pangan beras sebagai bagian dari program pengentasan kemiskinan serta pengendalian inflasi di Kota Medan.
