hit counter

Aktivis HMI Usul Dasco Sebagai Cawapres RI Mendampingi Prabowo Subianto

  • Bagikan
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Fadli (kiri), dan Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (kanan). Foto: Istimewa

JAKARTA– Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Muhammad Fadli, mengusulkan Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, sebagai figur yang layak dipertimbangkan untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Fadli, Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang tidak hanya memiliki pengalaman politik dan pemerintahan, tetapi juga mempunyai kemampuan membangun komunikasi, menjaga stabilitas politik, serta menjembatani berbagai kepentingan demi memastikan agenda pembangunan nasional berjalan secara optimal, apalagi pasca dinamika politik nasional yang terjadi belakangan ini.

Fadli menilai Sufmi Dasco Ahmad memiliki sejumlah kapasitas yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI selama dua periode, yakni 2019–2024 dan 2024–2029, menjadi modal penting dalam memahami dinamika pemerintahan, hubungan antarlembaga negara, serta proses pengambilan keputusan politik nasional.

“Pak Dasco merupakan figur yang memiliki pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas kekuatan politik, serta kedekatan dan loyal dengan Presiden Prabowo. Menurut saya, kombinasi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat kepemimpinan nasional,” kata Fadli, Minggu (15/11/2026).

Fadli mengatakan, salah satu alasan dirinya mengusulkan Dasco adalah rekam jejak dan keterlibatannya dalam sejumlah persoalan strategis nasional. Ia menilai kepemimpinan di parlemen tidak cukup hanya diukur dari kemampuan berbicara, tetapi juga dari bagaimana seorang pimpinan merespons persoalan masyarakat dan menghubungkan aspirasi publik dengan kebijakan pemerintah.

Salah satu contoh yang menurutnya patut dicatat adalah keterlibatan Dasco dalam polemik kelangkaan LPG 3 kilogram pada Februari 2025.

Ketika kebijakan pembatasan penjualan LPG 3 kilogram melalui pengecer menimbulkan antrean dan kesulitan bagi masyarakat, Dasco menyampaikan persoalan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto. Setelah komunikasi tersebut, Presiden menginstruksikan Kementerian ESDM agar pengecer kembali diperbolehkan berjualan sambil proses penataan administrasi dilakukan secara bertahap.

Lanjut Fadli, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya fungsi representasi DPR dalam menyampaikan persoalan konkret masyarakat kepada pemerintah.

“Persoalan LPG 3 kilogram menjadi contoh bahwa kebijakan publik harus selalu mempertimbangkan kondisi masyarakat di lapangan. Ketika masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan sehari-hari, diperlukan komunikasi yang cepat antara parlemen dan pemerintah agar persoalan tidak berlarut-larut,” ungkapnya.

Selain itu, Fadli menyoroti peran Dasco dalam penyelesaian polemik empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara pada Juni 2025.

Dalam persoalan tersebut, Dasco bersama Ketua DPR RI Puan Maharani melakukan komunikasi dengan Presiden Prabowo hingga pemerintah memutuskan empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.

“Sebagai putra bangsa yang memiliki perhatian terhadap Aceh, saya melihat penyelesaian persoalan empat pulau tersebut sebagai contoh pentingnya komunikasi politik. Persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat daerah harus diselesaikan melalui dialog, pendekatan konstitusional, dan keputusan pemerintah yang jelas,” katanya.

Fadli juga menyoroti sikap Dasco ketika menghadapi tekanan terhadap pasar modal nasional akibat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Maret 2025.

Saat itu, Dasco bersama sejumlah anggota Komisi XI DPR RI mendatangi Bursa Efek Indonesia untuk memberikan dukungan kepada pelaku pasar sekaligus mendorong langkah pemerintah dalam memulihkan stabilitas pasar modal.

Menurut Fadli, langkah tersebut memperlihatkan bahwa pimpinan DPR perlu hadir ketika negara menghadapi persoalan ekonomi, memberikan kepastian kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta memastikan pemerintah mengambil langkah yang diperlukan.

Tidak hanya persoalan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, Fadli juga menyoroti peran Dasco dalam mendorong penyelesaian agenda legislasi nasional.

Menurutnya, DPR memiliki tanggung jawab besar dalam menghadirkan produk hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung agenda reformasi kelembagaan negara.

Ia menilai penyelesaian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hingga agenda pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan bagian penting dari perjalanan legislasi nasional yang membutuhkan kepemimpinan dan koordinasi parlemen.

KUHP telah disahkan pada 6 Desember 2022 dan kemudian diundangkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, KUHAP baru disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 17 Desember 2025.

Dalam proses pembaruan hukum tersebut, Dasco menjalankan perannya sebagai pimpinan DPR, termasuk mengawal komunikasi dan tahapan pembahasan legislasi.

Adapun RUU Perampasan Aset menjadi salah satu agenda legislasi yang masih membutuhkan perhatian serius. Pada 27 Agustus 2026, Dasco menyampaikan komitmen pimpinan DPR untuk menuntaskan pembahasan RUU tersebut paling lambat 15 Desember 2026. Komitmen itu juga disertai pernyataan kesiapan pimpinan DPR meletakkan jabatan apabila target tersebut tidak tercapai.

“RUU Perampasan Aset merupakan salah satu harapan besar masyarakat dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara. Kita berharap komitmen yang sudah disampaikan pimpinan DPR benar-benar diwujudkan. Jangan sampai agenda pemberantasan korupsi hanya menjadi wacana politik,” tegas Fadli.

Ia menambahkan, pembentukan regulasi yang berkualitas harus tetap memperhatikan partisipasi publik, perlindungan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan UUD 1945.

Fadli juga menilai kemampuan Dasco membangun komunikasi dan konsolidasi lintas fraksi di DPR merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika pemerintahan.

Menurutnya, parlemen merupakan lembaga yang memiliki beragam kepentingan politik dan latar belakang partai. Namun, perbedaan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi pemerintah dalam menjalankan program pembangunan nasional.

Ia melihat Dasco memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antarkekuatan politik, sehingga agenda pemerintah dapat dibahas dan dikawal melalui koordinasi antara DPR dan pemerintah.

“Pasca dinamika politik nasional belakangan ini, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan dan bisa diterima oleh semua kalangan, bukan memperlebar perbedaan. Kemampuan membangun komunikasi lintas fraksi menjadi penting agar kebijakan pemerintah dapat dibahas secara konstruktif, dikawal secara kelembagaan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Fadli berpandangan bahwa kepemimpinan Dasco di DPR memiliki relevansi dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo dalam mempercepat pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Berbagai agenda strategis Presiden Prabowo, mulai dari Makan Bergizi Gratis (MBG), ketahanan pangan, penguatan ekonomi rakyat, kemandirian ekonomi bangsa, pembangunan pendidikan, Sekolah Rakyat, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia membutuhkan dukungan politik, pengawasan, dan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan parlemen.

Menurutnya, Dasco mempunyai posisi strategis untuk menghubungkan visi Presiden dengan dukungan politik dan proses legislasi di DPR.

“Program Presiden harus dikawal hingga tuntas agar tidak berhenti pada perencanaan. Dibutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan parlemen, mulai dari penganggaran, regulasi, pengawasan, hingga implementasi. Di sinilah rekam jejak Dasco di parlemen menjadi sangat penting,” katanya.

Di sisi lain, Fadli juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap generasi muda dalam kepemimpinan nasional.

Fadli menyebutkan, bonus demografi Indonesia harus diikuti dengan kebijakan yang memberikan kesempatan luas kepada anak muda untuk berkembang, memperoleh pendidikan berkualitas, mendapatkan pekerjaan, serta mengambil bagian dalam proses pembangunan.

Dasco sendiri memiliki rekam jejak organisasi kepemudaan dan aktivis, Ia tercatat menerima berbagai aspirasi dari organisasi mahasiswa dan kelompok kepemudaan.

Fadli berpandangan bahwa anak muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai objek pembangunan atau kelompok yang dibutuhkan ketika momentum politik tiba. Mereka harus diberikan ruang untuk menyampaikan gagasan, berkontribusi, dan mengambil peran dalam pengambilan keputusan.

“Bonus demografi tidak akan menjadi keuntungan apabila generasi mudanya tidak mendapatkan kesempatan. Anak muda membutuhkan akses pendidikan berkualitas, lapangan pekerjaan, ruang kreativitas, serta kesempatan untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Saya berharap perhatian terhadap generasi muda menjadi salah satu agenda penting dalam kepemimpinan nasional ke depan,” ujarnya.

Fadli menilai perjalanan politik Dasco yang telah menjadi bagian dari perjuangan Partai Gerindra sejak 2008 turut memberikan pemahaman mengenai visi, gagasan, dan arah perjuangan politik Prabowo Subianto.

Dengan pengalaman panjang di parlemen, posisi strategis di partai, serta keterlibatan dalam berbagai dinamika politik nasional, Dasco menjadi salah satu figur yang namanya dapat diperhitungkan dalam diskursus mengenai kepemimpinan nasional.

Menurutnya, tantangan Indonesia ke depan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga konsolidasi demokrasi, penegakan hukum, pemerataan pembangunan, dan penguatan persatuan nasional.

“Pak Prabowo memiliki agenda besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang kuat, mandiri, dan berdaulat. Kepemimpinan nasional membutuhkan koordinasi yang solid, kemampuan membangun komunikasi politik, serta kesamaan arah dalam menjalankan pemerintahan,” katanya.

Fadli menegaskan bahwa usulan terhadap Dasco merupakan aspirasi politik yang disampaikan sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Siapa pun yang nantinya mengisi posisi wakil presiden harus melalui mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.

“Usulan ini berangkat dari catatan perjalanan politik, pengalaman di parlemen, keterlibatan dalam persoalan rakyat, serta peran dalam mengawal agenda pemerintahan. Saya melihat Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang patut masuk dalam diskursus publik mengenai calon pendamping Presiden Prabowo,” tutup Fadli. (Ril)

 

  • Bagikan