LHOKSEUMAWE- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara dan seluruh kader hijau hitam memperingati Milad HMI ke-75 tahun yang diadakan di Sekretariat HMI setempat, Sabtu 5 Februari 2022.
Dalam perayaan kali ini, HMI Lhokseumawe merayakan milad dengan mengadakan sejumlah perlombaan yang bertujuan untuk memperdayakan potensi kader, merajut silaturrahmi, dan memeriahkan Milad HMI.
Adapun perlombaan yang diadakan yaitu Debat Ilmiah, Orasi Ilmiah, Futsal Cup, Vocal Solo (Qasidah) dan Syarhil Qur’an yang dimulai sejak 2 Februari 2022. Pada malam puncak milad yang dilaksanakan pada 5 Februari 2022, sekaligus pembagian hadiah untuk seluruh para juara serta pemberian penghargaan untuk kader berprestasi.
Pada perayaan Milad HMI ke-75 Tahun, HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara memberikan penghargaan kepada kader dan sampaikan catatan kritisnya kepada pemerintah.
Koordinator Pelaksana Kegiatan Milad, Arif Munandar, mengatakan, bahwa dengan terselenggaranya acara perlombaan dalam menyambut milad kali ini, sekiranya memberi dampak positif kepada seluruh kader agar selalu kompak dan menjunjung tinggi silaturrahmi.
“Semoga momentum ini menjadi motivasi bagi kader HMI terkhusus yang ada di Lhokseumawe-Aceh Utara, agar dapat berkontribusi secara positif dan menjunjung tinggi silaturrahmi antarsesama kader hijau hitam,†ungkap Arif.
Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara, Muhammad Fadli, mengungkapkan, pihaknya menilai bahwa kompetisi atau perlombaan kali ini merupakan ikhtiar untuk melakukan pemberdayaan kader yang mempunyai bakat terpendam agar bisa tersalurkan dengan baik.
“Dalam perlombaan ini tidak ada menang ataupun kalah, terpenting berani mencoba untuk tampil dan berproses. Alhamdulillah para kader sangat antusias dalam memeriahkan dan menyukseskan kegiatan,” ujar Fadli.
Selain itu, sebut Fadli, HMI juga memberikan penghargaan kepada kader yang selama ini mempunyai prestasi di bidang akademik ataupun non akademik, baik dari tingkat daerah sampai internasional, ini merupakan apresiasi bahwa sudah melakukan pengembangan diri dan mengharumkan himpunan selama ini. Terima kasih banyak kepada seluruh alumni, kader, panitia, dan pihak-pihak lain yang telah membantu berkontribusi untuk menyukseskan kegiatan tersebut.
Di samping itu, Muhammad Fadli, juga menyampaikan beberapa pandangan umum dan catatan kritisnya terhadap problematika bangsa yang terjadi belakangan ini. Di antaranya, HMI dengan tegas mengecam Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait pernyataan tendensiusnya bahwa 198 pesantren di Indonesia diklaim berafiliasi dengan terorisme. Kata dia, seharusnya pejabat negara jangan sembarangan dalam mengeluarkan pernyataannya di hadapan publik, karena akan merugikan masyarakat Islam dan juga mengganggu stabilitas bernegara.
Selanjutnya, Fadli menambahkan, berkenaan bencana alam banjir di Aceh Utara harus dicarikan solusi kongkret terkait penanganannya oleh pemerintah. Jangan sampai setiap tahun masyarakat Aceh Utara harus berduka dan tertimpa musibah yang sama.
“Bupati Aceh Utara dan Wali Kota Lhokseumawe harus mampu menyelesaikan tugas-tugas besarnya dengan tuntas, jangan meninggalkan permasalahan untuk kepala daerah berikutnya,” ungkap Muhammad Fadli.
Kemudian, kata Fadli, Badan Pusat Statistik (BPS) kembali merilis data bahwa Aceh kembali menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Pejabat provinsi harus dievaluasi tentang sistem managerial pemerintahannya, harus bisa ditekan angka kemiskinan tersebut diakhir periodesasi jabatannya.
Poin lainnya, Fadli menilai penunjukan Pj Gubernur, Bupati dan Walikota di Aceh harus terlepas dari kepentingan sekelompok orang saja. Penjabat (Pj) kepala daerah di Aceh harus anak-anak bangsa yang berkompeten, paham sosial culture masyarakat Aceh, dan mengerti cara manajerial daerah yang baik, agar kehidupan masyarakat Aceh lebih baik lagi ke depan.
“Kemudian, mengenai revisi UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh harus mengakomodir kepentingan seluruh masyarakat Aceh. Jangan segelintir orang saja, poin-poin yang mau direvisi harus di lihat secara komprehensif, agar setelah diundangkan tidak terjadi benturan digrassroot ataupun terjadi konflik, baik secara vertikal maupun horizontal di Aceh ke depan,” ujar Fadli.
Terakhir, Fadli menyebutkan, berkenaan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan, dari satu sisi tidak ada lagi pembangunan yang bertitik pada jawasentris. Artinya pembangunan nasional tidak lagi terfokus di Pulau Jawa semata. Namun ada pemerataan pembangunan strategis di pulau dan provinsi lainnya.
“HMI berharap proyek itu tidak mangkrak, dan dalam pembebasan lahan jangan sampai terjadi konflik dengan masyarakat adat. Ini penting untuk tidak merugikan rakyat Indonesia,” ujar Fadli. []
