Merauke, Papua Selatan – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Menteri Dra. Arifah Choiri Fauzi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Kamis (21/8/2025) untuk meninjau pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas nasional.
Setibanya di Bandara Mopah Merauke, personel Korpasgat Pos Merauke memastikan keamanan dan kondusifitas area sekitar bandara agar proses penyambutan berjalan lancar dan aman. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Arifah Choiri Fauzi disambut oleh Gubernur Papua Selatan Dr Ir Apolo Safanpo, Bupati Merauke Yoseph B Gebze, serta unsur Forkopimda dan aparat TNI-Polri. Hadir pula Kolonel Inf Gatot Rahmat Hariyono, Kadisops Lanud J.A. Dimara Letkol Pas Nugroho Wimbo P, Kombes Pol. I Ketut Suanarya, Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga, dan Danpos Korpasgat Merauke Letda Pas Setiawan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Hj. Arifah Choiri Fauzi, M.Si. yang didampingi 12 orang rombongan, termasuk Ketua Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran dan Irjen Pol (Purn.) Desi Andryani dari Kementerian PPPA, langsung meninjau pelaksanaan MBG di SMP Negeri Gudang Arang dan SD Negeri Inpres Polder.
“Kehadiran kami untuk bersilaturahmi sekaligus memastikan bahwa program Makanan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden dan Wakil Presiden benar-benar dirasakan manfaatnya oleh anak-anak di seluruh Indonesia, termasuk di Merauke,” ujar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra. Arifah Choiri Fauzi.
Ketua Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran menambahkan bahwa program MBG tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Tujuannya adalah mencegah stunting sejak dini dan membentuk generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
“Kita ingin generasi masa depan tumbuh sehat lahir batin. Asupan gizi yang tepat sejak dini adalah kuncinya,” tegas Ketua Badan Gizi Nasional Brigjen TNI (Purn.) Suardi Samiran.
Kunjungan ini menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan aparat keamanan yang mendukung kelancaran kegiatan.
