BANDA ACEH — Menjelang satu tahun bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025, proses pemulihan masih menghadapi berbagai tantangan. Transparansi anggaran, penguatan mitigasi, pemulihan ekonomi, serta pemenuhan hak perempuan dan kelompok rentan menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi Setahun Bencana Hidrometeorologi Aceh dan Sumatera” yang diselenggarakan Jurnalis Ekonomi Aceh (JEA) bersama Jaringan Survei Inisiatif (JSI) di Kanto Kupi, Banda Aceh, Jumat (16/10/2026).
Diskusi yang dimoderatori Ahli Pers Adi Warsidi itu menghadirkan Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian, Direktur Flower Aceh Riswati, Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, dan tokoh pers Aceh Nurdin Hasan.
JEA juga mengundang Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) untuk menjelaskan perkembangan pemulihan pascabencana. Namun, perwakilan Satgas PRR tidak hadir dalam diskusi tersebut.
Sedianya, kehadiran Satgas PRR diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi, kendala pelaksanaan di lapangan, serta langkah pemerintah dalam memastikan pemulihan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Transparansi anggaran dan mitigasi
Koordinator MaTA Alfian menyoroti perlunya keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran dan perkembangan pekerjaan rehabilitasi serta rekonstruksi. Menurut dia, publik membutuhkan informasi terperinci mengenai lokasi pekerjaan, capaian pelaksanaan, dan hasil penanganan bencana, bukan sekadar laporan mengenai besaran anggaran.
“Bukan laporan gelondongan,” ujar Alfian saat mengkritik penyampaian informasi anggaran yang tidak disertai rincian capaian pekerjaan di lapangan.
Menurut Alfian, informasi yang terperinci akan memudahkan masyarakat dan media mengawasi pelaksanaan program serta memastikan kesesuaian antara anggaran yang dilaporkan dan pekerjaan yang telah dilakukan.
Ia juga mengingatkan pentingnya mitigasi dalam pembangunan pascabencana. Infrastruktur yang dibangun kembali harus mempertimbangkan risiko banjir dan kondisi lingkungan agar tidak kembali menimbulkan kerugian ketika bencana terjadi.
Selain itu, Alfian menyoroti warga yang masih menunggu kepastian hunian permanen serta sejumlah wilayah yang menghadapi kendala akses akibat infrastruktur penghubung yang rusak. Ia menilai koordinasi dan kejelasan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan agar proses pemulihan tidak berlarut-larut.
Kelompok rentan membutuhkan pemulihan menyeluruh
Direktur Flower Aceh Riswati mengatakan, memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berarti seluruh persoalan masyarakat terdampak telah terselesaikan. Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga terdampak masih menghadapi kendala dalam mengakses bantuan, fasilitas dasar, dan layanan pemulihan.
Riswati menyoroti fasilitas sanitasi di tempat penampungan sementara yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan lansia dan penyandang disabilitas. Pengaturan ruang dan kamar mandi yang kurang memadai juga dapat meningkatkan risiko pelecehan dan kekerasan seksual.
“Pemulihan psikis, psikologis, psikososial bagi kelompok perempuan dan juga keluarga, ini juga masih belum optimal,” kata Riswati.
Menurut dia, pemulihan ekonomi masyarakat juga harus dirancang secara berkelanjutan. Warga yang kehilangan usaha dan mata pencaharian membutuhkan dukungan agar dapat kembali memperoleh penghasilan, bukan hanya bantuan kebutuhan pokok yang habis dalam waktu singkat.
Riswati juga menekankan pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, dan disabilitas dalam perencanaan program. Data tersebut diperlukan agar kelompok yang paling membutuhkan tidak terlewat dalam penyaluran bantuan maupun pelaksanaan layanan.
Ia mendorong agar perempuan yang aktif dalam evakuasi, mitigasi, dan penanganan warga di tingkat desa turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurut Riswati, koordinasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil juga perlu diperkuat agar program pemulihan lebih terpadu dan menjangkau masyarakat terdampak secara merata.
Pemerintah Aceh dorong pemulihan ekonomi
Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi mengatakan, pemulihan pascabencana membutuhkan kerja bersama untuk membangun kembali kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Aceh bisa sejahtera. Jangan sampai akibat bencana ini muncul persoalan kemiskinan baru,” ujar Nurlis.
Ia mengatakan koordinasi Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat berjalan melalui kementerian dan dinas terkait. Di sektor pertanian, misalnya, Nurlis menyebut adanya dukungan senilai Rp1,6 triliun yang disampaikan Menteri Pertanian untuk Aceh. Anggaran tersebut berada di kementerian terkait dan pelaksanaannya dilakukan melalui program yang dikelola instansi masing-masing.
Terkait keterbukaan anggaran, Nurlis menyampaikan bahwa perkembangan serapan anggaran Pemerintah Aceh diumumkan secara berkala. Dalam diskusi itu, ia menyebut serapan anggaran telah mencapai 37 persen dan ditargetkan melampaui 50 persen pada awal November 2026.
Menurut Nurlis, informasi tersebut dapat diperiksa melalui situs P2K Provinsi Aceh. Masyarakat juga dapat meminta penjelasan kepada dinas terkait mengenai penggunaan anggaran.
Pers perlu mengawal pemulihan
Tokoh pers Aceh Nurdin Hasan menekankan pentingnya peran jurnalis dalam menyampaikan kondisi nyata masyarakat terdampak kepada publik. Menurut dia, peliputan bencana tidak seharusnya berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir.
Ia menilai jurnalis perlu terus memantau perkembangan pembangunan rumah dan infrastruktur, pemulihan ekonomi, penyaluran bantuan, serta akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Pengawalan tersebut penting agar persoalan yang dihadapi warga tetap menjadi perhatian publik dan pengambil kebijakan, terutama ketika perhatian terhadap bencana mulai berkurang.
Koordinator Jurnalis Ekonomi Aceh Zulkarnaini Masry mengatakan, diskusi publik ini menjadi ruang refleksi menjelang satu tahun bencana hidrometeorologi di Aceh dan Sumatera.
JEA dan JSI berharap refleksi tersebut dapat memperkuat perhatian terhadap akuntabilitas penanganan bencana, pemulihan ekonomi masyarakat, perlindungan kelompok rentan, serta pentingnya informasi yang terbuka dan dapat diperiksa publik. (*)
