SIGLI – Bupati Pidie H. Sarjani Abdullah, M.H., meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut secara menyeluruh insiden kekerasan yang terjadi di Pulo Keunari, Kecamatan Tiro/Truseb. Ia berharap proses pemantauan dan pengungkapan fakta dilakukan secara transparan, objektif, serta berlandaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Permintaan tersebut disampaikan Sarjani saat menerima kunjungan Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, dalam pertemuan koordinasi di Pendopo Bupati Pidie, Minggu (8/11/2026).
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, S.H., CPM, menjelaskan pertemuan tersebut merupakan bagian dari proses pemantauan dan pengumpulan keterangan yang sedang dilakukan Komnas HAM terkait insiden di Pulo Keunari.
“Komnas HAM melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai kronologi peristiwa, penanganan korban, serta perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat pascakejadian,” kata Andi.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sarjani menekankan pentingnya pengungkapan fakta secara menyeluruh agar penanganan insiden tersebut memiliki kejelasan dan tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Ia juga meminta seluruh pihak mendukung proses pemantauan Komnas HAM dengan memberikan keterangan dan informasi secara terbuka. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan peristiwa berjalan sesuai prosedur dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat.
Sarjani berharap Komnas HAM dapat mengungkap secara terang latar belakang, kronologi, serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Menurutnya, kejelasan fakta menjadi bagian penting dalam memperjuangkan keadilan bagi para korban sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat.
Pemantauan yang dilakukan Komnas HAM tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kewenangan lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Andi menambahkan, sebelum pertemuan berlangsung, Komnas HAM telah menyampaikan surat koordinasi kepada Bupati Pidie untuk meminta keterangan mengenai proses penanganan bentrokan di Desa Pulo Keunari serta perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat setelah peristiwa tersebut.
Pemerintah Kabupaten Pidie berharap koordinasi dengan Komnas HAM dapat membantu mengungkap peristiwa secara objektif dan menyeluruh, memastikan perlindungan hak-hak korban, serta mendorong pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan Tiro/Truseb dan wilayah Pidie secara umum.
