LHOKSEUMAWE – Masalah politik uang akan menjadi tantangan paling krusial dalam hajatan pemilu dan pemilihan kepala daerah ke depan. Berdasarkan pengalaman Pemilu dan Pilkada 2024 lalu, masalah politik uang akan menjadi tantangan serius dan membutuhkan perhatian semua pihak.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai tidak mampu mengatasi sendiri masalah politik uang yang semakin canggih. Dibutuhkan dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk dari peserta pemilu, untuk mengurangi praktik politik uang yang dinilai merugikan rakyat dan menggerogoti demokrasi.
Satu hal positif, mahasiswa sepakat bahwa politik uang harus dilawan meski akan menghadapi tantangan yang berat, seperti pengalaman mahasiswa ketika mengikuti Pemilu dan Pilkada 2024.
Demikian antara lain pandangan yang mengemuka dalam diskusi Panwaslih atau Bawaslu Kota Lhokseumawe dengan sejumlah aktivis mahasiswa Univeritas Malikussaleh di taman Kampus Bukit Indah, Lhokseumawe, Selasa, 27 Januari 2026.
“Seperti dalam pilkada lalu, ada calon yang memfasilitasi mahasiswa pulang kampung. Biaya transport, uang makan, sampai jajan diberikan,” ungkap Andika Pranata Ginting, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Malikussaleh.
Mahasiswa asal Labuhan Batu, Sumatera Utara, itu mengungkapkan, ketika ada mahasiswa menolak, tantangan yang dihadapi tidak sedikit, termasuk dari keluarga. “Misalnya, ketika kita menolak, sampai di rumah ternyata orang tua kita sudah menerima,” ungkap Andika yang juga mengkritisi Bawaslu agar tidak bertindak berdasarkan laporan semata.
Ia menambahkan, ketika mahasiswa mendapatkan bukti terjadinya politik uang, mereka tidak berani melapor atau mempublikasikan ke media karena adanya ancaman dari pendukung calon.
Hal senada disampaikan Asri S, aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Lhokseumawe. Menurutnya, ada celah hukum yang dimanfaatkan peserta pemilu dan pilkada dalam melakukan praktik politik uang, salah satunya uang transportasi bagi peserta kampanye. Meski tidak dibenarkan memberikan dalam bentuk uang tunai, banyak cara lain yang dilakukan sehingga terjadinya transaksi antara peserta dengan pemilih.
“Di sinilah dibutuhkan penguatan regulasi dan peran Bawaslu dalam menindak politik uang,” ujarnya.
Sementara Irfan Anshori mengingatkan, untuk melawan politik uang tak cukup dengan imbauan dan sosialisasi semata, harus disertai dengan tindakan berani dari Bawaslu dan dukungan dari semua pihak, termasuk peserta.
“Spanduk imbauan atau sosialisasi dari Bawaslu terkait larangan politik uang kalah banyak dengan spanduk atau baliho milik caleg,” kata Irfan.
Diskusi nonformal tersebut digelar Panwaslih Kota Lhokseumawe dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa secara santai, tetapi terfokus. Kegiatan di Kampus Bukit Indah Universitas Malikussaleh tersebut, dihadiri dua anggota Panwaslih Kota Lhokseumawe, Yuli Asbar dan Ayi Jufridar.
Menurut Yuli, kegiatan itu dimaksudkan sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi setelah berakhirnya penyelenggaraan pemilu. “Diskusi berlangsung ringan dengan tema yang berganti-ganti,” ujarnya melalui keterangan pers, Rabu (28/1/2026).
Sedangkan Ayi Jufridar menyebutkan, kegiatan diskusi tersebut juga menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif yang melibatkan semua elemen masyarakat, terutama mahasiswa yang diharapkan berada di barisan depan dalam mengadang praktik politik uang.
“Kegiatan ini juga memperkuat kemitraan pengawasan pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan pemilu yang partisipatif, jujur, dan adil,” ujar Ayi Jufridar yang didampingi sejumlah staf.
Dalam kesempatan tersebut, mahasiswa juga menyampaikan saran agar Bawaslu memperkuat pemanfaatan platform digital untuk menampung dugaan pelanggaran pemilu, termasuk politik uang. “Termasuk adanya satgas dan memperbanyak petugas pengawas di TPS saat pemungutan suara,” saran Andika.[]
