” Negara sudah tidak mampu menanggulangi bencana yang kerusakannya melebihi dari pada tsunami, ”
Durasi, Lhokseumawe – Anggota DPD-RI asal Aceh, Azhari Cage mendesak, Pemerintah Pusat untuk segera membentuk Satuan kerja (Satker) menyerupai Badan Rekomnstruksi dan Rekonsiliasi (BRR). Hal itu bertujuan dalam rangka menanggulangi bencana alam banjir yang memporak-porandakan wilayah provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
” Satker sejenis BRR wajib hadir di Aceh, Sumut dan Sumbar. Negara sudah tidak mampu menanggulangi bencana yang kerusakannya melebihi dari pada tsunami, ” tegas Azhari Cage dalam konferensi pers yang berlangsung di Wisma Kuta Karang Lhokseumawe, Jum’at (12/12).
Ia mendesak, Presiden Prabowo Subianto untuk secepatnya menetapkan banjir tersebut sebagai bencana nasional. Hal ini dinilainya sangat tepat dikarenakan hingga saat ini Pemerintah belum mampu menanggulangi bencana tersebut.
” Saya sudah keliling ke sejumlah titik terisolir yang belum pernah Pemerintah Pusat maupun Pemda hadir kesana! Para korban kelaparan sejak 17 hari lalu, rumah hancur, jalan porak-poranda, fasilitas umum rusak parah, hingga sektor pertanian dan peternakan lumpuh total. Ini kondisi rill dilapangan yang harus diketahui semua, ” timpal Senator Aceh itu.
Sebut Dia, negara tidak akan pernah dapat menanggulangi musibah yang mana menelan korban jiwa dan alam yang sudah nyaris punah diterjang banjir mengandung material lumpur, bebatuan dan kayu pembalakan liar dihutan. Bencana ini bukan hanya terjadi di Aceh, tetapi juga menyebar banyak di Sumut dan Sumbar.
” Keluhan bukan hanya makanan, tapi kesehatan, air bersih, BBM, dan kebutuhan bayi seperti pempers. Sementara akses terputus dan jaraknya begitu jauh tak terjangkau sama sekali, ” terangnya.
Pemerintah sudah selaknya membuka akses donasi dari luar negeri untuk dapat membantu bencana banjir tersebut. Bantuan dari luar sudah menumpuk belum ada izin masuk dari Pusat.
” Donasi dari orang Aceh diluar negeri dan lembaga donor asing sudah menumpuk ingin masuk ? Tapi, sayangnya negara Kita tidak bergeming dan membatasi bantuan dari luar negeri, ” kecamnya.
Pihak DPD, DPR sampai elemen sipil sudah menyuarakan untuk segera ditetapkan banjir itu sebagai bencana nasional. Sehingga, mengundang tanda tanya dari berbagai kalangan apakah penetapan status itu akan merugikan oknum terkait ketahuan praktik ilegal logging.
” Presiden memang cukup serius, tapi tidak cukup dengan serius saja. Kita ingin Bapak Presiden benar-benar mengambil langkah dan sikap tegas untuk kepentingan umat. Jangan hanya menerima laporan dari menteri saja, yang Ujung-ujungnya sekedar untuk membagangkan diri dihadapan Presiden, ” pungkas Bang Azhari Cage.
