Durasi, Lhokseumawe – Permasalahan gelagat perangai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, yang terkesan alergi dengan wartawan mendapat sorotan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) setempat. Pihak legislatif menyayangkan sikap pejabat dimaksud yang seharusnya tidak perlu terjadi.
” Plt Kadisdikbud Lhokseumawe harus terbuka dengan pers, karena bisa menimbulkan beragam opini dan kesalahpahaman nantinya ditengah publik. Terutama, dalam menjalankan berbagai program kerja yang menyangkut kelangsungan dunia pendidikan, ” ujar Anggota DPRK dari Fraksi Gerindra, Alfia ketikan dikonfirmasi Durasi disalah satu Café diperkotaan setempat, Ahad (4/5).
Ia mengatakan, setiap pejabat harus berani, terbuka dan komunikatif dalam menyuarakan segala persoalan terkait kepentingan publik. Tidak perlu menghindar atau terkesan bungkam ketika diwawancarai oleh awak media.
” Kami di DPRK senantiasa tentu selalu mendorong, agar seluruh kepala SKPK itu untuk membangun hubungan baik dengan jurnalis, baik berstatus pejabat definitif maupun Plt. Ini penting sekali dilakukan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan bermartabat, ” papar Bang Alfia.
Dia menilai, seluruh pejabat publik dapat menjalin komunikasi yang baik dengan Rekan-rekan wartawan. Terlebih, pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan berbagai arus informasi yang dibutuhkan oleh khalayak luas.
” Sinergi antara pemerintah dengan pers semestinya perlu terus dijaga sebagai garda terdepan dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Khususnya terkait kelangsung dunia pendidikan kedepan, ” tutur Wakil Rakyat yang bergaya plontos itu.
Menurutnya, dengan komunikasi yang baik, setiap permasalahan bisa dijelaskan secara gamblang dan proporsional. Sehingga, dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
” Saat itu merupakan peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), seharusnya pejabat bersangkutan langsung mengambil momentum itu untuk berbicara tentang kelangsungan pendidikan didaerahnya. Sehingga, sejalan dengan niat luhur dan semangat Ki Hajar Dewantara, ” tutup politisi partai nasional (parnas) Alfia.
Bungkam Diwawancara
Sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PK) Kota Lhokseumawe, Dedi Irfansyah, terkesan memilih bungkam ketika diwawancarai awak media pada peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025. Plt SOrganisasi Perangkat Daerah (OPD) itu memilih asyik berselfie bersama peserta usai upacara Hardiknas, ketimbang menyuarakan tentang kondisi pendidikan didaerahnya.
Bahkan, dirinya dengan tegas beralasan tidak bersedia melayani konfirmasi para pekerja pers kendati hanya dimintai waktu beberapa menit. Sambil berlalu dengan langkahnya yang cuek, Dedi berdalih harus mengikuti rapat dikediaman Walikota Lhokseumawe, Sayuti Abubakar bertempat di Guest House, sekira pukul 09.30 Wib, Jum’at Pagi (3/5).
” Keu pue wawancara, hana suah keudeh ? (untuk apa wawancara, gak usah saja). Lon neuk jak rapat bak Guest House Pak Walikota ? (Saya mau pergi rapat di Guest House Pak Walikota), ” tolaknya dengan logat bahasa Aceh.
Mendengar jawaban Plt Kadis PK itu, wartawan Durasi bersama salah seorang wartawan senior Harian Waspada, Zainuddin, melakukan penelusuran ketempat kediaman Walikota Lhokseumawe tersebut. Ternyata, sesampai disana beliau terlihat asyik santai mengobrol dan bercipika-cipiki bersama pejabat lain sambil merokok mengeluarkan kepulan asap dari mulutnya disana.
Ironisnya lagi, rapat itu baru digelar sekitar 30 menit lamanya setelah mobil dinas berwarna hitam yang ditumpangi Bapak Walikota Sayuti Abubakar parkir disana.
Organisasi Pers Bersuara
Sikap Plt Kadisdikbud Lhokseumawe itu mendapat kritik tajam dari Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Aceh (DPP-PWA), Armiadi meminta, Walikota Sayuti Abubakar untuk mencopot jabatan Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lhokseumawe, Dedi Irfansyah. Lantaran dinilai alergi ketika diwawancarai wartawan.
” Biasanya pejabat alergi dengan awak media ketika diwawancarai masalah hukum atau perihal yang menyangkut privacy. Akan tetapi, hal ini berbalik malahan dihari jadinya Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2025 memilih diam, kaku hingga bungkam yang ikut mencederai amanah Undang-undang Dasar 1945 yang bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa, ” kecam Armiadi kepada Durasi, Sabtu (3/5).
