ACEH UTARA – Aliansi Bumi Mulia Aceh (ABMA) melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terkait ketidakpastian pencairan bantuan banjir di Kecamatan Dewantara. Pasalnya, hingga lima bulan pascabencana, masyarakat setempat dilaporkan belum menerima bantuan tersebut, sementara sejumlah kecamatan lain dikabarkan telah menerima realisasi.
Pernyataan ini muncul sebagai bentuk solidaritas terhadap para Geusyik (Kepala Desa) di Kecamatan Dewantara yang sebelumnya telah menyuarakan sikap serupa. ABMA menilai macetnya penyaluran ini memicu kecurigaan terkait adanya ketidakadilan dalam mekanisme distribusi bantuan pemerintah.
Soroti Ketidakjelasan Sikap Bupati
Perwakilan Aliansi Bumi Mulia Aceh, Musliadi Salidan, menyatakan keprihatinannya atas respons Bupati Aceh Utara yang dianggap tidak memberikan kejelasan substansial. Menurutnya, sikap diam atau penjelasan yang minim justru memperkeruh suasana di tingkat akar rumput.
“Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji atau proses yang tidak jelas ujungnya. Kami menyayangkan respons Bupati yang belum menyentuh inti persoalan. Harus ada komunikasi terbuka dan solusi konkret,” tegas Musliadi, Senin (20/4/2026).
Empat Poin Tuntutan Aliansi
Sebagai bentuk pengawalan hak masyarakat, ABMA merilis empat poin tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara:
-
Penjelasan Resmi: Meminta klarifikasi mendetail mengenai hambatan teknis yang menyebabkan bantuan di Dewantara belum cair.
-
Transparansi Data: Mendorong pembukaan data penerima manfaat dan alur proses penyaluran agar dapat diakses publik secara luas.
-
Kepastian Waktu (Timeline): Menuntut pemerintah menetapkan tanggal pasti kapan bantuan akan segera didistribusikan.
-
Distribusi Berkeadilan: Menghimbau semua pihak untuk memastikan tidak ada tebang pilih dalam penyaluran bantuan pascabencana.
Musliadi, yang juga merupakan putra daerah Dewantara, menegaskan bahwa aliansinya tidak akan berhenti pada pernyataan sikap semata. ABMA berencana segera melakukan audiensi langsung dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan daerah.
“Kami berkomitmen menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Langkah audiensi akan segera dilakukan untuk mendorong percepatan realisasi bantuan agar tepat sasaran dan tepat waktu,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait keluhan yang disampaikan oleh pihak Aliansi Bumi Mulia Aceh maupun para Geusyik di Dewantara.
