hit counter

APBK Pidie 2027 Disepakati, Rp75 Miliar Disiapkan untuk Bangun Kantor Bupati Baru

  • Bagikan

SIGLI – Pemerintah Kabupaten Pidie bersama DPRK Pidie menyepakati Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja daerah mencapai Rp2,086 triliun. Dalam rancangan anggaran tersebut, Pemkab Pidie juga merencanakan pembangunan gedung Kantor Bupati baru dengan anggaran Rp75 miliar yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam rapat paripurna penutupan pembahasan Rancangan Qanun APBK Pidie 2027 di Ruang Sidang Utama DPRK Pidie, Kamis (19/11/2026) malam. Rapat dipimpin Ketua DPRK Pidie, Anwar Sastra Putra, S.H.

Berdasarkan postur anggaran yang disepakati, pendapatan daerah Pidie pada 2027 ditargetkan sebesar Rp2.011.986.537.078. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2.086.986.537.078, dengan pembiayaan netto sebesar Rp75 miliar.

Dengan komposisi tersebut, APBK Pidie 2027 mengalami defisit sebesar Rp75 miliar. Selisih antara pendapatan dan belanja itu direncanakan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.

Dalam sambutan Bupati Pidie yang dibacakan Sekretaris Daerah, Drs. Samsul Azhar, M.AP., pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie atas kontribusi selama proses pembahasan anggaran. Penghargaan juga diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) dan jajaran perangkat daerah yang terlibat dalam pembahasan.

Menurut Bupati, pembahasan RAPBK bukan sekadar proses menentukan angka dan alokasi anggaran, melainkan bagian penting dalam menetapkan arah kebijakan fiskal serta prioritas pembangunan daerah.

Karena itu, setiap masukan dan kesepakatan dalam pembahasan anggaran diharapkan mampu mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Bupati berharap APBK 2027 dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Pidie.

Ia juga mengingatkan agar pengelolaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi lebih mengutamakan kualitas belanja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kualitas belanja harus menjadi perhatian utama dalam pengelolaan APBK. Keberhasilan pelaksanaan APBK tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari manfaat dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” demikian pesan Bupati.

Gedung Kantor Bupati Berusia 41 Tahun

Salah satu rencana yang menjadi bagian dari kebijakan anggaran 2027 adalah pembangunan gedung Kantor Bupati Pidie yang baru dengan kebutuhan anggaran Rp75 miliar.

Rencana tersebut didasarkan pada pertimbangan kondisi fisik dan kelayakan struktur gedung lama yang telah digunakan sejak 1985 atau sekitar 41 tahun. Bangunan tersebut juga telah beberapa kali mengalami guncangan gempa bumi yang dikhawatirkan memengaruhi kekuatan strukturnya.

Pemkab Pidie merujuk pada hasil kajian teknis Tim Ahli Bangunan Universitas Syiah Kuala (USK) pada 2017. Dalam laporan studi kelayakan struktur Kantor Bupati Pidie tertanggal 26 Juli 2017, kekuatan struktur bangunan yang tersisa saat itu diperkirakan hanya sekitar 40 persen.

Dari sisi pembiayaan, anggaran pembangunan gedung baru tersebut sebenarnya telah dialokasikan dalam Perubahan APBK 2026. Namun, proyek belum dapat direalisasikan karena keterbatasan waktu pelaksanaan setelah perubahan anggaran ditetapkan.

Dana sebesar Rp75 miliar yang belum terealisasi itu selanjutnya menjadi bagian dari SiLPA 2026 dan direncanakan kembali digunakan untuk membiayai pembangunan Kantor Bupati pada 2027.

Pemkab Pidie menyebut penggunaan SiLPA sebagai sumber pembiayaan dimaksudkan agar anggaran murni 2027 tetap dapat diarahkan untuk memenuhi belanja urusan pemerintahan wajib, terutama pelayanan dasar.

Sektor yang menjadi prioritas meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, hingga urusan sosial.

Prioritas tersebut berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Setelah disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, Rancangan Qanun APBK Pidie 2027 selanjutnya akan menjalani tahapan evaluasi sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi qanun.

Rapat paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), kepala bagian di lingkungan Setdakab, serta para camat.

  • Bagikan