BANDA ACEH – Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Aceh, Muhammad Fadli, menyayangkan keras insiden penembakan yang terjadi di tengah perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Rabu, 4 November 2026, yang dilaporkan mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan sejumlah warga mengalami luka-luka.
Menurut Fadli, peristiwa tersebut merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Terlebih, Aceh memiliki sejarah panjang konflik bersenjata yang telah meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat.
“Kekerasan tidak akan pernah bisa menyelesaikan konflik. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa senjata hanya akan melahirkan ketakutan, korban jiwa, dendam, dan luka sosial yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan. Aceh sudah terlalu mahal membayar harga sebuah konflik. Jangan sampai kita kembali mundur ke masa lalu,” kata Fadli, Jumat (6/11).
Ia mengatakan, perdamaian Aceh yang telah dibangun melalui kesepakatan Helsinki pada 15 Agustus 2005 merupakan hasil perjuangan panjang dan pengorbanan besar masyarakat Aceh. Karena itu, seluruh pihak harus menjaga komitmen perdamaian dengan mengedepankan pendekatan dialog, persuasif, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Fadli juga menegaskan bahwa persoalan yang berkaitan dengan simbol, identitas, maupun dinamika sosial politik di Aceh harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan ruang dialog yang tersedia, bukan dengan tindakan represif atau penggunaan kekuatan bersenjata.
“Jika terdapat persoalan hukum, selesaikan dengan hukum. Jika terdapat perbedaan pandangan, selesaikan dengan dialog. Jangan sampai perbedaan atau persoalan simbolik justru berujung pada hilangnya nyawa manusia. Tidak ada persoalan yang begitu besar sehingga harus dibayar dengan darah rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli meminta institusi terkait melakukan investigasi secara transparan, objektif, dan independen untuk mengungkap kronologi serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran atau penyalahgunaan kewenangan, proses hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.
Ia juga meminta agar seluruh korban mendapatkan pelayanan medis dan pemulihan secara maksimal, sementara keluarga korban meninggal dunia mendapatkan perhatian dan hak-haknya.
Menurut Fadli, aparat keamanan memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Namun, tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan tetap menjunjung tinggi hukum, profesionalitas, dan prinsip perlindungan warga sipil.
“Jangan biarkan peristiwa seperti ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap perdamaian dan institusi negara. Negara harus hadir memberikan rasa aman, bukan justru membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Fadli mengajak seluruh elemen masyarakat Aceh, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menahan diri dan tidak memperkeruh situasi.
“Perdamaian Aceh bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Aceh. Kita boleh berbeda pandangan, berbeda kepentingan, dan berbeda pilihan, tetapi jangan pernah menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling melukai. Aceh membutuhkan masa depan, bukan pengulangan masa lalu,” tutupnya. [] (Ril)
