Sigli – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, menghadiri Sidang Paripurna Penutupan Masa Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie dengan agenda pembahasan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRK Pidie.
Dalam sidang tersebut, DPRK Pidie secara resmi menyetujui dan mengesahkan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2025 menjadi Qanun Kabupaten Pidie. Pengesahan ini menandai selesainya proses pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sarjani Abdullah, Jumat ( 24/07/2026) menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Pidie atas kerja sama, komitmen, serta sinergi yang terjalin selama proses pembahasan hingga pengesahan qanun tersebut.
Menurutnya, pengesahan qanun ini merupakan wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Selain itu, sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi modal penting dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pidie.
Pada kesempatan yang sama, Bupati juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Prestasi tersebut merupakan opini WTP ke-11 yang diraih secara berturut-turut sejak tahun 2015.
Menurut Bupati, capaian tersebut mencerminkan konsistensi Pemerintah Kabupaten Pidie dalam menerapkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRK Pidie, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pidie, serta masyarakat yang terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Ia berharap sinergi yang selama ini terjalin dapat terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Pidie yang lebih maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
- Sidang paripurna tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie, Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie, pimpinan dan anggota DPRK Pidie, staf ahli bupati, para asisten Sekretariat Daerah, kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), ketua lembaga keistimewaan, para kepala bagian, serta camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
