BANDA ACEH – Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) resmi menandatangani Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026. Penandatanganan berlangsung dalam rapat paripurna di Gedung DPRA, Kamis (14/11/2025).
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, jajaran pimpinan DPRA, dan Sekretaris Daerah, M. Nasir, selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
Sebelumnya, Sekda Aceh bersama jajaran TAPA telah menyerahkan dokumen KUA-PPAS kepada Ketua DPRA Zulfadli di ruang pimpinan DPRA, Rabu (12/11/2025). Badan Anggaran (Banggar) DPRA kemudian membahas dokumen KUA-PPAS tersebut untuk selanjutnya mengelar rapat paripurna guna persetujuan dan penandatanganan.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan, penandatanganan KUA-PPAS 2026 menjadi momentum penting dalam memperkuat arah pembangunan Aceh ke depan.
Pria yang akrab di sapa Mualem itu juga mengungkapkan komitmennya memaksimalkan anggaran dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk memaksimalkan anggaran guna mendukung kesejahteraan rakyat Aceh. Ini termasuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi masyarakat yang menjadi prioritas utama dalam KUA-PPAS 2026,” kata Gubernur Mualem.
Dalam sambutannya, Mualem juga menyampaikan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kamis (13/11/2025). Dalam pertemuan tersebut, Mualem memaparkan berbagai kebutuhan pembangunan Aceh, termasuk percepatan proyek-proyek prioritas.
“Presiden memberikan dukungan penuh terhadap berbagai program pembangunan Aceh. Termasuk percepatan beberapa ruas jalan strategis, peningkatan konektivitas wilayah, dan peninjauan kembali beberapa kebutuhan penting daerah,” ujar Mualem.
Mualem juga mengatakan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap sejumlah proyek besar di Aceh, seperti pembangunan terowongan Geurute, sektor perikanan, dan potensi investasi yang dapat mendukung pembangunan Aceh.
Dukungan dari Presiden tersebut, ujar Mualem, menjadi dorongan besar bagi Aceh untuk bergerak lebih cepat dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
“Presiden menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung Aceh. Kami harus memanfaatkan dukungan ini sebaik mungkin demi kepentingan masyarakat Aceh,” ujar Mualem.
