JAKARTA – Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui berbagai program, yaitu bantuan pupuk Rp2 juta per ha per musim tanam, penggantian gagal panen Rp10 juta per ha, dan pemberian pinjaman bunga rendah kepada petani.
Salah satu solusi yang ditawarkan AMIN adalah skema contract farming (pertanian kontrak). Paslon nomor urut 1 ini akan menyiapkan regulasi tentang pertanian kontrak agar petani di sentra-sentra pertanian menjadi mitra. Petani dan sentra pertanian akan bermitra dengan BUMN, BUMD, dan swasta dengan regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah sehingga menguntungkan semua pihak dan berkeadilan.
Tak hanya itu, AMIN juga akan mendorong penerapan konsep cooperative farming pada lahan yang sekarang menjadi food estate dan lahan-lahan rusak dan tidak produktif. Program perluasan areal ini harus dilakukan dengan menerapkan praktik berkelanjutan (sustainable).
Dalam jangka pendek, beberapa kebijakan dan program teknis AMIN di sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan kemandirian pangan.
Pertama, bantuan pupuk sampai dengan Rp2 juta/ha untuk satu kali masa tanam bagi petani dengan lahan kurang dari 2 ha.
Kedua, dana perlindungan gagal panen hingga Rp10 juta per ha. Ketiga, pinjaman dengan bunga rendah untuk petani. Keempat, memberikan kepastian pembelian hasil panen melalui skema contract farming.
Prof. Awalil Rizky, Dewan Pertimbangan Timnas AMIN, menuturkan bahwa terkait dengan petani telah masuk ke dalam misi pertama dari delapan misi AMIN, yaitu memastikan ketersediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah melalui kemandirian pangan, ketahanan energi, dan kedaulatan Air. Dalam sub misi tersebut antara lain tentang kemandirian pangan.
“Dalam visi, misi, dan program paslon nomor urut 1 AMIN sangat jelas keberpihakan kepada petani. Anies-Muhaimin juga menjadikan petani sebagai kelompok masyarakat pertama dari agenda khusus 28 simpul kesejahteraan paslon AMIN untuk mewujudkan petani tenang, untung, dan bisa menabung,” kata Prof. Awali dalam diskusi publik visi, misi, dan program Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk meningkatkan kesejahteraan petani di Sekretariat Koalisi Perubahan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).
Dalam kesempatan yang sama, Fadhil Hasan, Dewan Pakar Timnas AMIN, menilai bahwa untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi petani saat ini, maka Timnas AMIN akan membuat berbagai program.
Pertama, peningkatan produktivitas pertanian dengan meningkatkan intensitas tanaman, pemanfaatan teknologi dan mekanisasi, serta perbaikan infrastruktur pertanian.
“Kepemilikan lahan sempit, produktivitas stagnan, perluasan areal dengan pendekatan food estate tidak tepat. Pertanian ke depan akan bermasalah kalau tidak dilakukan perubahan,” ujar Fadhil.
Selain itu, perlu upaya perluasan areal pertanian melalui reforma agraria yang memberikan akses lahan dan sarana produksi kepada petani. Model yang dapat digunakan untuk program ini adalah cooperative dan contract farming pada lahan yang sekarang menjadi food estate dan lahan-lahan yang sudah rusak dan tidak produktif.
Fadhil menilai, pendekatan food estate harus dievaluasi secara mendasar dan menyeluruh karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan tidak memberdayakan petani. “Model food estate sekarang ini tidak cocok dilaksanakan di Indonesia.”
Dia menambahkan, kebijakan subsidi input terutama pupuk perlu dievaluasi. Bantuan Langsung Petani (BLP) dalam subsidi pupuk dinilai lebih efektif dan efisien dan akan menjamin ketersediaan pupuk pada saat dibutuhkan. Selain itu diperlukan subsidi output (harga) agar petani mendapatkan keuntungan yang memadai dari hasil usaha taninya.
Selanjutnya, kata dia, perlu penyusunan neraca komoditas untuk menentukan kebijakan perdagangan produk pertanian. Â “Jika produksi dalam negeri lebih rendah dari konsumsi maka kebijakan impor dilakukan melalui rezim tarif yang lebih transparan dan akuntabel.”
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai bahwa konsep contract farming paslon AMIN sudah bagus untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dia mengusulkan agar skema pertanian kontrak ini diikuti dengan peningkatan margin yang diperoleh para petani.
“Konsep contract farming bagus. Atas nama contract farming, AMIN harus lebih detail sebetulnya ingin beri margin berapa besar bagi petani. Harus ada pilihan ekonomi politik untuk konsep contract farming. Dari sisi gagasan, contract farming oke secara konsep, tetapi perlu detail berapa margin yang akan ditawarkan kepada petani,” ujar Rizky.
Terkait dengan persoalan pupuk dan pertanian secara umum, Rizky menilai, fokusnya adalah pengentasan kemiskinan struktural. Hal ini hanya bisa dilakukan melalui reforma agraria yang harus menjadi politik ekonomi pertanian.
Rizky menambahkan, langkah selanjutnya perlu adanya zonasi lahan yang akan menjadi kunci penting dalam pelaksanaan reforma agraria. “Reforma agraria bukan soal bagi-bagi lahan. Contohnya di lahan IKN itu untuk apa, kalau datanya HTI [hutan tanaman industri] menurut saya kita sudah mengingkari peta lahan kita. Saya mendukung agenda perubahan, maka AMIN usung perubahan itu jangan tanggung-tanggung, misalnya dari sisi paradigma tanah air yang harus disiapkan.”
Dia mencontohkan program cetak sawah dari pemerintahan sebelumnya juga terbukti gagal. “Jadi, kerja kerja kerja, yang dikerjain tanpa berpikir itu kacau sekali. Dengarkan ahlinya dulu, riset, apakah lahan cocok untuk sawah dan tanaman padi. Hari pertama [dilantik presiden], perlu kebijakan zonasi lahan, lakukan audit tanah, prioritaskan konsesi untuk rakyat.”
Sementara itu, Prof. Dr. Hermanto Siregar, Guru Besar dan Ahli Ekonomi Pertanian IPB, sepakat dengan subsidi output pertanian dan tetap menjaga harga di konsumen. Dia juga sepakat dengan subsidi pupuk dalam bentuk output pertanian karena selama ini skema subsidi pupuk memiliki banyak permasalahan. “Bukan dihapus subsidi pupuk, tapi dalam bentuk output. Agar petani sejahtera, maka perlu perubahan. Kalau hanya meneruskan ya sama saja itu belum berubah.” (*)
