BANDA ACEH – Direktur Lembaga Kajian Desentralisasi Pertahanan dan Keamanan (DEHANKAM), Yusri Kasim menyampaikan, pandangan resmi mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh untuk membuka ruang legalitas terbatas dan terkontrol terhadap penanaman ganja untuk kepentingan medis dan ekspor internasional.
Dalam pernyataannya, Yusri menegaskan bahwa Indonesia memiliki kapasitas penuh untuk mengatur komoditas sensitif, sehingga kekhawatiran penyalahgunaan dapat dihilangkan melalui sistem pengawasan modern.
Pengawasan Negara Mampu Menjamin Keamanan Produksi
Yusri mencontohkan bahwa negara selama ini berhasil mengendalikan barang-barang sensitif dengan ketat, seperti:
• Percetakan uang, yang tidak pernah bocor keluar sistem resmi.
• Produksi senjata PT Pindad, yang tidak beredar di luar jalur militer atau negara.
Menurut Yusri, hal ini membuktikan bahwa negara mampu mengimplementasikan kontrol penuh terhadap produksi yang berisiko tinggi. “Dengan standar yang sama atau lebih ketat, penanaman ganja medis juga bisa dikelola secara sangat aman,” ujarnya.
Relevansi dengan Karakter Syariah Aceh
Yusri juga menekankan bahwa Aceh memiliki pengalaman dalam membedakan antara keberadaan suatu unsur dengan penggunaannya.
“Anjing dan babi boleh hidup di Aceh, namun tidak untuk konsumsi. Logika ini berlaku sama: ganja boleh ditanam untuk kebutuhan industri dan medis, bukan untuk konsumsi dalam negeri,” kata Yusri.
Ia menegaskan bahwa regulasi justru akan lebih menguatkan kontrol pemerintah, dibandingkan membiarkan aktivitas ilegal terus terjadi tanpa pengawasan.
Peluang Ekspor dan Manfaat Ekonomi Global
Menurut Yusri, permintaan dunia terhadap ganja medis terus meningkat seiring kebijakan kesehatan di banyak negara. Aceh memiliki potensi geografis dan sejarah agrikultur yang kuat untuk memasok kebutuhan global tersebut.
“Aceh dapat menjadi pusat produksi ganja medis terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan devisa, membuka lapangan kerja, dan memperkuat industri farmasi nasional,” jelasnya.
Yusri menegaskan bahwa seluruh produksi akan diarahkan 100% untuk ekspor dan riset, bukan untuk pasar domestik.
Pengawasan Terpadu dan Sistem Tertutup
Yusri mengusulkan model pengelolaan berbasis:
• Kawasan industri tertutup dan dijaga
• Setiap tanaman memiliki identitas digital
• Sistem CCTV dan pengawasan 24 jam
• Kemitraan Pemerintah Aceh, BUMN, dan lembaga riset nasional
• Distribusi hanya melalui jalur negara dan ekspor resmi
Menurutnya, pendekatan ini justru akan menghilangkan praktik ilegal sekaligus menciptakan tata kelola yang transparan dan aman.
Penutup
Dalam pernyataan resminya, Yusri Kasim menyimpulkan:
“Aceh memiliki peluang besar untuk memimpin industri ganja medis internasional. Legalitas terbatas dan pengawasan ketat adalah solusi rasional yang menguntungkan ekonomi, memperkuat regulasi, serta sejalan dengan nilai syariah dan keamanan nasional.”
Yusri mendorong pemerintah pusat serta para pemangku kebijakan Aceh untuk membuka ruang dialog dan kajian regulasi yang berbasis data, riset, dan peluang ekonomi global.
