SIGLI — Pemerintah Kabupaten Pidie mulai memperketat verifikasi data kerusakan dan kebutuhan masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi. Data tersebut menjadi salah satu pijakan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) yang kini memasuki tahap transisi kedua.
Verifikasi dilakukan dengan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga mencocokkan data dengan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah sektor menjadi perhatian, mulai dari infrastruktur, pertanian, perikanan, perumahan hingga fasilitas pendidikan.
Langkah itu dibahas dalam rapat koordinasi, evaluasi instrumen monitoring dan evaluasi (Monev), serta peninjauan pelaksanaan PRR pascabencana di Kabupaten Pidie, Rabu (30/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie tersebut dibuka Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pidie sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Pidie, Apriadi S.Sos. Hadir pula Hotman Sahat Gayus dari Tim Satuan Tugas PRR Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI serta sejumlah SKPK terkait.
Dalam evaluasi tersebut, pemerintah memeriksa perkembangan penanganan di berbagai sektor. Untuk pertanian dan perikanan, misalnya, pembahasan mencakup rehabilitasi sawah dan tambak, bantuan benih, serta kondisi lahan yang terdampak.
Sementara pada sektor perumahan, evaluasi diarahkan pada bantuan stimulan dari Kementerian Sosial dan pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana.
Di sektor infrastruktur, pemerintah mengevaluasi perkembangan pekerjaan konstruksi sekaligus kondisi sarana dan prasarana yang terdampak. Fasilitas pendidikan juga masuk dalam pemantauan untuk memastikan kebutuhan pemulihan tidak terlewat dalam pendataan.
Hotman Sahat Gayus mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan data yang dihimpun pemerintah daerah benar-benar menggambarkan kondisi di lapangan.
Menurut dia, pembaruan data menjadi penting karena penanganan pascabencana membutuhkan gambaran yang jelas mengenai lokasi terdampak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan yang harus segera ditindaklanjuti.
“Kami hadir langsung untuk mencermati sektor-sektor terdampak dan memastikan kondisi serta kebutuhan yang perlu ditindaklanjuti,” kata Hotman.
