PPPK Pidie Diminta Tak Terjebak Rutinitas, Pelayanan Publik Jadi Ukuran

  • Bagikan

SIGLI — Wakil Bupati Pidie Alzaizi meminta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie tidak terjebak dalam pola kerja monoton. Mereka dituntut lebih cekatan, inovatif, berintegritas, dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi serta kebutuhan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Alzaizi saat membuka Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika bagi PPPK Angkatan I dan II Tahun 2026 di Aula Gedung Diklat Kabupaten Pidie, Selasa (8/9/2026).

Menurut Alzaizi, tantangan pembangunan daerah semakin kompleks sehingga birokrasi dituntut tidak hanya menjalankan rutinitas administratif, tetapi mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan responsif.

“Kehadiran saudara-saudari sebagai PPPK di Kabupaten Pidie menjadi suntikan energi baru yang harus mampu mempercepat roda pelayanan publik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun teknis administratif lainnya,” kata Alzaizi.

Ia menegaskan, posisi PPPK bukan sekadar status kepegawaian, tetapi membawa tanggung jawab langsung terhadap kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

“Seluruh peserta yang hadir saat ini, baik guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis, merupakan motor penggerak utama pembangunan daerah kita. Saudara adalah bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab besar,” ujarnya.

Alzaizi juga mengingatkan para PPPK agar tidak hanya berorientasi pada hak sebagai aparatur, tetapi memahami kewajiban dan tanggung jawab yang melekat dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Menurut dia, integritas harus menjadi fondasi dalam bekerja. PPPK diminta menjalankan tugas secara jujur dan disiplin serta mematuhi ketentuan yang berlaku. Di saat yang sama, kompetensi juga harus terus ditingkatkan agar aparatur mampu mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan masyarakat.

“Jangan hanya menerima hak, tetapi kewajiban dan tanggung jawab juga harus dijalankan dengan baik,” tegasnya.

Ia berharap orientasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman administratif mengenai status kepegawaian. Lebih dari itu, para peserta diharapkan memahami nilai dan etika sebagai ASN serta mampu menerapkannya dalam pekerjaan sehari-hari.

Nilai dasar ASN BerAKHLAK—Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif—menjadi salah satu fondasi yang ditekankan dalam orientasi tersebut.

Sementara Kepala BKPSDM Pidie, Muhammad Harris mengatakan orientasi diselenggarakan untuk membekali PPPK dengan pengetahuan mengenai nilai, sikap, perilaku, dan etika yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan jabatan di lingkungan pemerintahan.

Sebanyak 105 PPPK mengikuti orientasi yang dibiayai melalui APBK Pidie Tahun Anggaran 2026 tersebut. Mereka terdiri atas 13 tenaga guru, 86 tenaga kesehatan, dan enam tenaga teknis.

Para peserta merupakan PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie tahun 2022 yang mengikuti orientasi selama sembilan hari, mulai 8 hingga 16 September 2026 di Gedung Diklat Kabupaten Pidie.

Komposisi peserta yang didominasi tenaga kesehatan menunjukkan besarnya peran PPPK dalam menopang pelayanan dasar masyarakat, selain sektor pendidikan dan pelayanan teknis pemerintahan.

Karena itu, orientasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman mengenai etika, disiplin, profesionalisme, dan orientasi pelayanan agar keberadaan PPPK benar-benar memberi dampak terhadap kualitas pelayanan publik di Kabupaten Pidie.

Acara tersebut turut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setdakab Pidie Jufrizal, Kepala BKPSDM Muhammad Harris, Kepala Bappeda Edy Saputra, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Teuku Hendra Hidayat Yoga, serta Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pidie Munandar.

  • Bagikan
Exit mobile version