Pj Walikota Imran Paparkan Kebijakan Pengembangan Lhokseumawe

  • Bagikan
Pj. Walikota Lhokseumawe Dr. Imran dipercaya menjadi dosen tamu pada kuliah umum yang digelar oleh Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Selasa (29/11/2022).

JAKARTA – Pj. Walikota Lhokseumawe Dr. Imran dipercaya menjadi dosen tamu pada kuliah umum yang digelar oleh Program Pascasarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia, Selasa (29/11).

Kuliah yang digelar untuk jenjang studi doktor ini mengangkat tema kebijakan dan perencanaan pengembangan daerah untuk mata kuliah Seminar Kebijakan dan Perundang-Undangan Sosial.

Dalam paparannya, Imran mengambil studi Arah dan Kebijakan Pembangunan Kota Lhokseumawe sebagai materi utama untuk mempertajam pengetahuan para peserta yang hadir.

PJ walikota itu mengungkapkan bahwa prinsip utama dalam perencanaan dan pengembangan daerah harus berorientasi pada pengoptimalan seluruh sektor unggulan yang ada di suatu daerah dan mengupayakan keserasian dan keseimbangan dalam berbagai isu strategis.

“Tujuan utama pengembangan wilayah itu pemerataan antar wilayah baik secara fisik maupun sosial ekonomi wilayah, artinya jika ini berhasil dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Imran juga mencontohkan bagaimana saat ini Pemerintah Kota Lhokseumawe di bawah kepemimpinannya sedang mengembangkan potensi ekonomi lokal masyarakat seperti mendampingi dan memfasilitasi pemasaran dan promosi produk pelaku UMKM mulai dari kuliner hingga fashion melalui berbagai festival yang digelar termasuk dengan penyediaan gerai UMKM Lhokseumawe di pusat perbelanjaan.

“Ini menjadi arah kebijakan saya untuk membuat Kota Lhokseumawe menjadi Kota Kreatif dan Inovatif. Tentunya ini akan menghasilkan perputaran ekonomi” tambah Doktor lulusan UI ini.

Namun menurut Imran, tantangan dalam mengembangkan suatu daerah juga menjadi suatu permasalahan yang dihadapi oleh pimpinan daerah ,misalnya keterbatasan akses ke kawasan daerah terpencil dan akses ke pasar. Selain itu juga lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat termasuk dalam hubungan keuangan.

Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya berdiam diri, namun juga harus menciptakan iklim yang menunjang tumbuh-kembangnya kegiatan perekonomian daerah. Misalnya dengan menggalang kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mencari sumber-sumber daya modal dan investasi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat” pungkas  Imran. (*)

  • Bagikan