hit counter

Pembahasan Perubahan APBK Lhokseumawe 2026 Dimulai, DPRK Prioritaskan Pembayaran Gaji PPPK

  • Bagikan
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar dua rapat paripurna sekaligus dalam merangkai pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9).

LHOKSEUMAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar dua rapat paripurna sekaligus dalam merangkai pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026, Jumat (25/9).

Agenda yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRK Lhokseumawe, Sudirman Amin, didampingi Wakil Ketua II Zulya Zaini, serta Plt. Sekretaris Dewan Bukhari. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK).

Sudirman Amin menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian krusial dalam proses pembahasan perubahan APBK 2026, sekaligus wujud pelaksanaan fungsi anggaran DPRK bersama eksekutif.

Berdasarkan surat undangan resmi DPRK Lhokseumawe Nomor 005/621 tertanggal 24 September 2026, rapat paripurna tersebut mencakup dua agenda utama:

  1. Penyampaian Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

  2. Pembukaan Rapat Panitia Penelitian/Pembahasan Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

“Agenda ini menjadi tahapan formal sebelum pembahasan lebih lanjut terhadap substansi perubahan anggaran oleh alat kelengkapan DPRK, yakni Badan Anggaran (Banggar), bersama pihak terkait,” ujar politisi Partai NasDem tersebut.

Sudirman menambahkan, melalui forum ini DPRK memiliki ruang untuk mencermati secara mendalam perubahan pada struktur pendapatan, belanja, maupun pembiayaan daerah. Hal ini penting guna memastikan proses penganggaran tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan serta menjawab kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, pelaksanaan rapat paripurna ini mencerminkan jalannya fungsi kelembagaan DPRK dalam melaksanakan tugas legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan dimulainya tahapan pembahasan Perubahan APBK 2026, pihak legislatif dan eksekutif diharapkan dapat membangun komunikasi yang konstruktif, terbuka, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat dan kesinambungan program pembangunan Kota Lhokseumawe.

“Seluruh proses pembahasan ini nantinya akan menjadi bagian dari penyusunan kebijakan anggaran daerah sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembiayaan yang bersifat mendesak — seperti pembayaran gaji ribuan PPPK dan kebutuhan urgensi lainnya — dapat segera terealisasi,” pungkas Sudirman.

  • Bagikan