BENER MERIAH – Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, meminta Forum Jurnalis Lingkungan (FJL) untuk ikut serta mengawal lahan hibah dari Presiden Prabowo Subianto untuk program konservasi Gajah Sumatera.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bakal menyumbangkan lahan seluas 20.000 ha untuk areal konservasi Gajah Sumatera, yang akan dikelola oleh WWF atau World Wide Fund for Nature.
Komitmen itu disampaikan Presiden saat bertemu dengan Raja Inggris, Raja Charles III di London, Inggris pada November lalu yang kemudian dilaporkan kepada para menteri hingga kepala badan di sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (2/12).
Kepedulian Prabowo terhadap lingkungan terlihat dalam salah satu program prioritasnya memimpin Kabinet Merah Putih, di mana menjamin pelestarian lingkungan hidup menjadi satu dari 17 program prioritas yang diusung dalam kepemimpinannya.
“Tolong bantu dikawal ya. Areal lahan hibah seluas 20.000 ha ini ada di Aceh Utara, Bener Meriah dan Aceh Tengah. Untuk perlindungan Gajah Sumatera,” ucap Menhut Raja Juli saat bertemu Koordinator FJL, Munandar dalam kunjungan kerja ke Conservation Response Unit (CRU) DAS Peusangan, Bener Meriah, Aceh, Kamis (19/12).
Raja Antoni mengatakan saat ini roadmap sedang diproses, dan ditargetkan akan selesai pada April. Ia menuturkan berbagai aspek sedang ditelaah, terkait habitat, ekologi hingga aspek sosial.
“Menjelang April nanti, WWF dan Dirjen Konservasi KSDAE akan terus berkoordinasi untuk memastikan niat baik Pak Presiden kita ini akan terimplementasikan dengan baik, menjadi contoh yang baik bagi rakyat Indonesia, bagaimana kita harus mencintai binatang, jaga lingkungan kita, jaga hutan kita agar lestari, tapi juga menjadi sumber kesejahteraan masyarakat,” jelas Raja Antoni.
Sementara itu, Koordinator FJL, Munandar mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk ikut serta mengawal program tersebut hingga lahan yang dimaksud benar-benar terealisasi.
“Kita berharap (proses) hibah tersebut segera terealisasi, demi penyelamatan Gajah Sumatera yang selama ini terus tertekan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas illegal kehutanan lainnya,” kata Munandar. []
