Dari total APBA 16 triliun, belanja pegawai hampir 70 persen. Sementara untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen.
“Anggaran Aceh, 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact. Hal itu menjadi salah satu penyebab ‘Tanah Rencong’ masih miskin,” kata Tito saat memberi pengarahan ke kepala daerah di Kota Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, mengingatkan para penjabat kepala daerah untuk benar-benar menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya dengan baik dan pro rakyat.
Tito Karnavian mengkritisi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) selama ini sebagian besar habis untuk belanja pegawai, dan hanya menyisakan sedikit untuk pembangunan masyarakat.
Dari total APBA 16 triliun, belanja pegawai hampir 70 persen. Sementara untuk belanja modal pembangunan masyarakat itu 20 persen.
Tito menjelaskan, harusnya belanja pegawai, administrasi dan lainnya itu lebih kecil dibanding dana belanja modal untuk kepentingan masyarakat.
Aceh memiliki dana besar serta telah menerima dana otonomi khusus (otsus) sejak 2008 dengan total sekitar Rp 95 triliun.
“Anggaran Aceh, 5 terbesar di Indonesia dengan penduduk hanya 5 juta harusnya bisa memberikan impact. Hal itu menjadi salah satu penyebab ‘Tanah Rencong’ masih miskin,” kata Tito saat memberi pengarahan ke kepala daerah di Kota Banda Aceh, Kamis (22/12/2022).
Oleh karena itu, penting semua kita melakukan perbaikan dalam penganggaran. Momentum perbaikan adalah keberadaan Penjabat Kepala Daerah.
Pj tidak punya beban politik, Pj dianggap netral karena tidak akan terlibat di pertempuran politik, bahkan justru bisa menjadi wasit.
Selanjutnya, Pj tidak perlu biaya politik, seperti biaya kampanye dan lain sebagainya. Di Kemendagri saya akan tegas, ini adalah kesempatan emas bagi kita agar berpikir bagaimana anggaran yang ada itu sebahagian besar untuk rakyat dan menjadi penggerak bagi potensi-potensi maupun sektor yang dapat menyumbangkan PAD. Itu adalah kunci memajukan Aceh, kata Tito.
Kepada awak media, Tito juga mengatakan, akan melakukan evaluasi tiga bulanan kepada para Penjabat Kepala Daerah. Tiga bulan sekali akan saya evaluasi. Jangan berpikir setiap bulan saya akan dapat berapa? Jika ada yang berpola pikir seperti ini, minggir, ujar Tito tegas.
Menurutnya, permasalah Aceh masih miskin meski dana melimpah adalah kesalahan manajemen yang harus diselesaikan. Tito meminta uang Aceh tidak berhenti di tingkat elite pejabat saja.
Tito menegaskan, permasalahan lain yang dihadapi Aceh, anggarannya masih bergantung pada transfer pusat. Artinya apa belum ada terobosan kreatif, tegas Tito.
Rakor ini juga dirangkai dengan kegiatan Peluncuran Perangko Pos Lintas Batas Negara (PLBN) terkait dengan keberadaan Aceh yang beberapa wilayahnya berbatasan dengan negara sahabat.
Untuk diketahui bersama, di Aceh tercatat ada enam pulau yang dikategorikan Pulau kecil terluar yang berbatasan dengan negeri jiran, yakni Pulau Simeulue Cut, Pulau Salaut Besar, Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Rondo dan Pulau Benggala. []
