ACEH – Mahasiswa asal Sumatera Utara yang kini menempuh pendidikan di Aceh menyoroti kebijakan kontroversial Gubernur Sumatera Utara yang memberhentikan kendaraan angkutan berplat BL diminta ganti ke plat wilayah BK. Menurutnya, kebijakan ini berpotensi besar memicu konflik sosial antarwilayah.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Beberapa waktu lalu, Gubernur Sumut sempat melontarkan pernyataan bahwa “orang Sumut anti plat BL dan orang Aceh anti plat BK.” Ucapan tersebut kini kembali mencuat ke publik setelah Bobby Nasution, selaku Gubernur Sumut, memberhentikan kendaraan plat BL asal Aceh.
“Pernyataan anti plat kini timbul lagi kebijakan Gubernur Sumut yang memicu kekhawatiran kami mahasiswa Sumut yang berada di Aceh,” ujar Hafizi Mahasiswa Unimal asal Sumatera Utara.
Menurut Hafiz, dalih tentang perekonomian untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pajak kendaraan. Namun, kebijakan itu segera menuai kritik, kami menilai aturan tersebut terlalu dipaksakan dan tidak punya dasar hukum yang jelas.
“Plat nomor itu diatur oleh Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan kewenangan seorang Gubernur. Kalau dipaksakan, ini bukan lagi kebijakan, tapi akal-akalan,” ujarnya.
UU No. 22 Tahun 2009 dan Perkapolri No. 7 Tahun 2021 sudah jelas menyebutkan mutasi kendaraan hanya wajib jika pemilik pindah domisili atau balik nama. Itu artinya, Gubernur tidak punya kuasa memaksa seluruh kendaraan luar daerah menyerahkan identitasnya.
Persoalan plat ini akhirnya membuka wajah asli Bobby Nasution: gemar mempersulit hal sepele, tapi abai pada masalah substansial. Jalan berlubang dibiarkan, pungli di lapangan tumbuh subur, tapi rakyat malah dikejar untuk ganti nomor kendaraan.
Hafizi berharap dan berpesan terhadap Gubernur Sumut Bobby Nasution untuk berhati hati dalam hal penyampaian dan perbuatan. Sebagai pejabat publik seharusnya menjaga keamanan dan kestabilitasan warganya dimana pun berada terutama bagi mahasiswa dan perantau. (***)
