LHOKSEUMAWE- Mahasiswa Himpunan Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara bersama Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Lhokseumawe melakukan penandatanganan kesepahaman kerja sama dalam bentuk MoU sebagai wujud dari pengawas partisipatif HMI pada Pemilu 2024, sekaligus sosialisasi tentang penanganan pelanggaran Pemilu, di Gedung Sekretariat HMI setempat, Kamis, 29 September 2022.
Kegiatan tersebut turut diikuti Cipayung Plus, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), KNPI, Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa, Pemuda Pancasila (SAPMA- PP), Karang Taruna. Sedangkan pemateri sosialisasi tentang penanganan pelanggaran Pemilu, yaitu Ahli Hukum Tata Negara Unimal, Dr. Elidar Sari, M.H.
Ketua Umum HMI Lhokseumawe,
Muhammad Fadli, mengatakan, penandatanganan MoU dan kegiatan sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu untuk pemuda dan mahasiswa di Kota Lhokseumawe merupakan bentuk nyata kepedulian HMI agar Pemilu 2024 berjalan dengan baik, jujur, profesional dan penuh integritas. Pengurus Besar (PB) HMI juga beberapa waktu lalu telah mendaftarkan diri sebagai pengawas partisipatif, ini merupakan bagian dari melanjutkan ikhtiar HMI di pusat untuk tingkat daerah.
Fadli menambahkan, pihaknya juga berharap agar mahasiswa dan pemuda Lhokseumawe mau ikut andil menjadi bagian dari pengawas partisipatif nantinya. Karena kekuatan pemuda sangat diperlukan agar di tahun 2024 tidak ada kecurangan pemilu, dan tidak ada kegiatan kampanye negatif yang berujung pada disintegrasi dan polarisasi antar anak bangsa.
“Kita ingin pada 2024 nanti perayaan demokrasi dengan baik dan lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ketua dan jajaran Panwaslih Kota Lhokseumawe, yang telah membantu melakukan kegiatan kerja sama ini. Untuk ke depan kita akan melakukan kolaborasi dalam rangka tercapainya Pemilu yang baik dan sukses di tahun 2024,” ungkap Fadli.
Ketua Panwaslih Lhokseumawe, Teuku Zulkarnaen, Ph.D., menyebutkan, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai dan telah dilakukan pemetaan potensi-potensi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi, serta menyusun perencanaan kegiatan pencegahan dan pengawasan secara komprehensif.
Menurut Zulkarnaen, salah satu strategi yang dilakukan Panwaslih adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM seluruh jajarannya, dan membangun sinergi atau kerja sama dengan para stakeholder serta penyebaran informasi melalui sosialisasi dalam berbagai aspek, seperti yang dilakukan berupa sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu kepada unsur pemuda yang ada di Kota Lhokseumawe.
“Melalui sosialisasi penanganan pelanggaran Pemilu ini diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pencegahan terjadi pelanggaran, dan adanya peningkatan partisipasi dari kalangan pemuda,” kata Zulkarnaen.
Lanjut Zulkarnaen, salah satu strategi membangun sinergitas antarlembaga ini disikapi Panwaslih Kota Lhokseumawe diwujudkan dengan membangun kerja sama dengan berbagai organisasi, termasuk dalam rangka menandatangani perjanjian MoU dengan HMI Cabang Lhokseumawe. [] (Ril).
