ACEH UTARA- Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe dan Aceh Utara melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Aceh Utara, di kantor setempat, Senin 18 Oktober 2021.
Sejumlah mahasiswa tergabung dalam HMI itu secara khusus bertemu dengan Plt. Kepala Dikbud Aceh Utara, Jamaluddin, S.Sos., M.Pd., di ruang kerjanya yang membahas tentang gaji guru honorer di Aceh Utara yang sempat dipangkas Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dengan alasan refocusing. Gaji mereka dipotong untuk lima bulan dari 12 bulan pembayaran.
Ketua Umum HMI Cabang Lhokseumawe, Muhammad Fadli, mengatakan, pihaknya melihat kondisi itu merasa kasihan kepada para guru honorer yang dipotong gajinya selama lima bulan. Meski demikian, mereka harus tetap ke sekolah tanpa digaji, beban moral tetap harus mencerdaskan anak bangsa. Namun, untuk kebutuhan fundamental guru honorer itu tidak diakomodir oleh negara melalui Pemkab Aceh Utara.
“Sehingga kita mengetuk pintu hati untuk bergerak guna menampung aspirasi, dan membantu guru honorer yang dipangkas gajinya tersebut. HMI sudah turun langsung ke lapangan untuk menjumpai beberapa guru honorer, khususnya yang terdampak dari kebijakan itu,” kata Fadli.
Selain itu, sebut Fadli, pihaknya beberapa waktu lalu juga telah mengecek kondisi di SD Negeri 3 Langkahan, Aceh Utara untuk menemui sejumlah guru honorer bagi yang dipangkas gajinya itu. “Kita prihatin dan sangat sedih melihatnya. Karena dengan gaji kisaran Rp300 ribu dan Rp 400 ribu per bulan. Bahkan, ada yang jarak tempuh antara rumahnya ke sekolah yang dituju itu sekitar 1 jam lebih, memang cukup kita melihat,” ujarnya.
Pasalnya, kata Fadli, guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa. Tugas guru sangat berat yaitu mencerdaskan anak bangsa, agar negara ini menjadi lebih baik dan maju lagi ke depannya. Namun, perhatian negara dari dulu sampai sekarang masih sangat kurang kepada guru, ini menjadi salah satu bukti bahwa negara abai tentang hak fundamental warga negara terkait pendidikan.
“Kita berharap ke depannya apabila dilakukan refocusing, agar tidak dipangkas kepada hal-hal yang berbentuk dasar kepada masyarakat. Misalnya, yang berkaitan dengan pendidikan, agama dan kesehatan. Alangkah baiknya terhadap sektor lain saja jika memang dilakukan pemotongan tersebut,” tegas Fadli.
Menurut Fadli, berdasarkan audiensi yang bersama Plt. Kepala Dikbud Aceh Utara, Jamaluddin, bahwa ada sekitar 2.000 orang lebih atau guru honorer yang dipotong gajinya, atau diputuskan kontraknya sejak Juli 2021. Kata dia, karena HMI menyampaikan kepada pihak Dikbud terkait semua hal yang ditemukan di lapangan.
“Alhamdulillah, setelah audiensi kami dengan Pak Jamaluddin bahwa mendapatkan win-win solution. Karena secara kas daerah sudah tidak memungkinkan lagi untuk dialokasikan, dikarenakan pada Rancangan Perubahan APBK Aceh Utara tidak bisa dimasukkan. Maka solusinya adalah dibayarkan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang merupakan kebijakan pihak sekolah masing-masing,” ujar Muhammad Fadli.
Lanjut Fadli, HMI akan terus menunggu realisasi dari hasil audiensi tersebut. Karena itu sangat membantu guru honorer yang ada di Aceh Utara. Oleh sebab itu, pihaknya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Plt. Kepala Dikbud yang sudah menerima, mendegarkan, dan menindaklanjuti aspirasi yang sampaikan mahasiswa khususnya HMI berkenaan nasib guru honorer tersebut.
“Kita juga berharap ke depan agar kesejahteraan guru honorer lebih diperhatikan lagi oleh negara atau melalui pemerintah daerah,” tutup Fadli.
Plt. Kepala Dikbud Aceh Utara, Jamaluddin, menjelaskan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pertemuan dengan Kepala Sekolah Dasar (SD) maupun SMP, untuk menyampaikan secara langsung agar dana BOS dapat dialokasikan guna membantu guru honorer di sekolahnya masing-masing. [] (Ril).
