DPRK Lhokseumawe dan Pemko Setujui Perubahan APBK 2026, Fokus Genjot PAD dan Kesejahteraan

  • Bagikan
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe, Senin (28/9/2026). Agenda utama sidang ini adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

LHOKSEUMAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar Rapat Paripurna VII Masa Persidangan I Tahun 2026 di Ruang Sidang DPRK Lhokseumawe, Senin (28/9/2026). Agenda utama sidang ini adalah pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.

Rapat penting antara legislatif dan eksekutif ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Lhokseumawe, pimpinan dan anggota DPRK, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli Wali Kota, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tenaga ahli DPRK, serta undangan dan insan pers.

Dalam pembukaan sidang, Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, menyampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam menetapkan rancangan qanun. Ia merujuk pada Pasal 104 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah mengajukan rancangan qanun perubahan APBK beserta dokumen pendukung untuk memperoleh persetujuan bersama DPRK.

Empat Fraksi Sampaikan Pandangan

Sebelum pengambilan keputusan, sidang diawali dengan penyampaian laporan Panitia Anggaran, laporan Gabungan Komisi, serta pendapat akhir dari empat fraksi di DPRK Lhokseumawe. Keempat fraksi tersebut meliputi:

  • Fraksi Partai Aceh

  • Fraksi Nasional Demokrat

  • Fraksi Golongan Karya

  • Fraksi Kebangkitan Amanat Persatuan Keadilan Sejahtera

Seluruh rangkaian laporan dan pandangan fraksi tersebut bermuara pada persetujuan bersama terhadap Rancangan Qanun Perubahan APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026. Pimpinan sidang kemudian mengetuk palu setelah mendapat persetujuan bulat dari para anggota dewan yang hadir.

Perkuat PAD dan Prioritaskan Kesejahteraan

Dalam arah pembahasannya, DPRK Lhokseumawe menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna memperkuat kemandirian keuangan daerah agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada dana luar.

Selain itu, kebijakan belanja dan pembiayaan daerah diarahkan agar berjalan secara efektif, efisien, serta tepat sasaran. DPRK juga meminta seluruh OPD untuk mengoptimalkan pencapaian target program agar perubahan APBK ini memberikan dampak nyata bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian sidang ditutup dengan penyampaian pendapat akhir dari Wakil Wali Kota Lhokseumawe serta penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRK dan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Dengan disahkannya perubahan anggaran ini, seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan diharapkan dapat segera direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

  • Bagikan
Exit mobile version