LHOKSEUMAWE — Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung di ruang Sidang Paripurna DPRK Lhokseumawe pada Rabu (23/9/2026) dipimpin langsung oleh Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal. Turut mendampingi Wakil Ketua I Sudirman Amin, Wakil Ketua II Zulya Zaini, serta dihadiri Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris.
Agenda penandatanganan ini menjadi tahapan krusial dalam menyepakati penyesuaian arah kebijakan anggaran dan plafon sementara antara pihak legislatif dan eksekutif. Kesepakatan tersebut nantinya akan menjadi landasan utama dalam penyusunan Rancangan Qanun Perubahan APBK Lhokseumawe 2026.
Ketua DPRK Lhokseumawe, Faisal, menegaskan bahwa penandatanganan nota kesepakatan ini mencerminkan komitmen bersama agar proses penganggaran daerah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Pembahasan perubahan KUA dan PPAS merupakan wujud pelaksanaan fungsi anggaran sekaligus tanggung jawab kelembagaan DPRK dalam mengawal penggunaan anggaran daerah. Kami memastikan anggaran tetap diprioritaskan untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat,” ujar politisi muda dari Partai Aceh tersebut.
Faisal menambahkan, Nota Kesepakatan Bersama ini berfungsi sebagai pijakan politik dan administratif. Melalui kesepakatan ini, pembahasannya diharapkan dapat berjalan secara terukur dan fokus pada skala prioritas pembangunan daerah.
“Kesepakatan ini menjadi landasan bersama dalam menentukan arah kebijakan serta plafon anggaran sebelum kita memasuki tahapan pembahasan Rancangan Qanun Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026,” pungkas Faisal.












