DPRK dan Pemko Lhokseumawe Bahas Empat Raqan Strategis, Dari Ketenagakerjaan hingga Pajak

  • Bagikan
Panitia Legislasi (Panleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar rapat pembahasan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terkait empat Rancangan Qanun (Raqan) Tahun 2026. Pembahasan lintas sektor ini dilakukan di Gedung DPRK Lhokseumawe pada Selasa (20/10/2026).

LHOKSEUMAWE – Panitia Legislasi (Panleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar rapat pembahasan bersama Pemerintah Kota (Pemko) Lhokseumawe terkait empat Rancangan Qanun (Raqan) Tahun 2026. Pembahasan lintas sektor ini dilakukan di Gedung DPRK Lhokseumawe pada Selasa (20/10/2026).

Rapat dua pihak tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe Zulya Zaini, didampingi Ketua Panleg Julianti dan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe A. Haris. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat regulasi daerah agar selaras dengan kebutuhan pemerintahan dan masyarakat.

Empat Raqan yang dibahas meliputi Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota, serta Raqan tentang Ketertiban Umum.

Zulya Zaini menyampaikan bahwa revisi Qanun Ketenagakerjaan menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Pembaharuan ini bertujuan menyelaraskan aturan daerah dengan perkembangan dunia kerja dan regulasi nasional, khususnya dalam perlindungan hak pekerja, hubungan industrial, serta penyediaan iklim kerja yang kondusif.

Terkait penataan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), politisi Partai Golkar tersebut menjelaskan bahwa penyesuaian kelembagaan diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas, fungsi, dan koordinasi antarinstansi.

“Penataan organisasi yang tepat diharapkan mendukung efektivitas birokrasi, memperjelas tanggung jawab setiap perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Zulya.

Mengenai Raqan Pajak dan Retribusi Kota, pembahasan diarahkan untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui tata kelola pemungutan yang transparan, tertib, dan berlandaskan aturan hukum tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun keberlanjutan dunia usaha.

Sementara itu, Raqan Ketertiban Umum dirancang sebagai dasar hukum untuk menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman, sekaligus mempertegas peran instansi teknis dalam penegakan aturan daerah.

Rapat pembahasan ini turut dihadiri jajaran pejabat Pemko Lhokseumawe, di antaranya unsur Asisten Sekda, BPKD (termasuk Bidang Aset), DLH, Dishub, Disperindagkop & UKM, BKPSDM, DPMPTSP & Naker, Satpol PP dan WH, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum, serta Bagian Organisasi.

Keterlibatan lintas perangkat daerah tersebut krusial guna menguji aspek hukum, teknis, kelembagaan, hingga aspek keuangan dan pelaksanaan di lapangan.

Zulya Zaini menegaskan bahwa melalui rapat bersama ini, DPRK dan Pemko Lhokseumawe berupaya menyamakan persepsi serta menyempurnakan substansi tiap Raqan sebelum berlanjut ke tahapan legislasi berikutnya.

“Keberadaan qanun yang berkualitas bukan hanya menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendukung pembangunan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif serta transparan,” pungkasnya.

  • Bagikan
Exit mobile version