Disetujui DPRK, Raqan Perubahan APBK Lhokseumawe 2026 Memasuki Tahap Evaluasi Gubernur

  • Bagikan
Rancangan Qanun (Raqan) Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahap evaluasi oleh Gubernur Aceh setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dalam rapat paripurna.

LHOKSEUMAWE — Rancangan Qanun (Raqan) Kota Lhokseumawe tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Tahun Anggaran 2026 resmi memasuki tahap evaluasi oleh Gubernur Aceh setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe dalam rapat paripurna.

Penyampaian dokumen Raqan Perubahan APBK 2026 tersebut dilakukan oleh jajaran Sekretariat DPRK dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Lhokseumawe. Hadir dalam penyerahan tersebut Plt. Sekretaris DPRK Lhokseumawe Bukhari, Kabid Anggaran BPKD Marzuki, serta Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Nurhanita, dengan didampingi tim teknis kedua lembaga.

Tahapan ini merupakan bagian krusial dalam penyusunan APBK Perubahan 2026, setelah pembahasan intensif antara pihak legislatif dan eksekutif.

Persetujuan tersebut tertuang dalam Keputusan DPRK Lhokseumawe Nomor 15 Tahun 2026, yang menyepakati Raqan Perubahan APBK 2026 untuk ditetapkan menjadi Qanun. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian Nota Keuangan oleh Wali Kota Lhokseumawe pada 25 September 2026, yang kemudian disepakati dalam Sidang Paripurna DPRK pada 28 September 2026.

Dalam keputusan tersebut, struktur Perubahan APBK Lhokseumawe 2026 mencatatkan pendapatan daerah sebesar Rp888,35 miliar (Rp888.351.310.467,19) dan belanja daerah sebesar Rp935,67 miliar (Rp935.673.769.729,00).

Dari komposisi tersebut, terdapat defisit anggaran sebesar Rp47,32 miliar (Rp47.322.459.261,81). Defisit ini ditutup melalui pembiayaan netto yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dengan nilai setara.

Keputusan DPRK juga menegaskan bahwa Raqan Perubahan APBK 2026 akan menjadi landasan operasional pembiayaan program pembangunan daerah setelah seluruh tahapan evaluasi selesai.

Setelah menerima hasil evaluasi dari Gubernur Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe akan melakukan penyempurnaan jika diperlukan, sebelum anggaran tersebut ditetapkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Evaluasi ini bertujuan memastikan substansi Perubahan APBK 2026 tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Plt. Sekretaris DPRK Lhokseumawe, Bukhari, menegaskan bahwa proses anggaran tidak berhenti pada persetujuan politik di tingkat daerah.

“Pembahasan Perubahan APBK 2026 tidak berhenti pada persetujuan politik anggaran antara DPRK dan pemerintah daerah, tetapi berlanjut pada proses evaluasi dan penyempurnaan sebelum menjadi dasar resmi pelaksanaan anggaran daerah,” ujar Bukhari.

  • Bagikan
Exit mobile version