Durasi, Aceh Tengah – Konflik Satwa dan Manusia sudah lama terjadi di Aceh, ketika konflik manusia berakhir (Aceh damai) ternyata malah konflik dengan satwa mulai terjadi yang menjadi polemik tersendiri bagi warga yang hidup berdampingan dengan satwa yang dilindungi. Oleh karenanya, anggota Komisi IV DPR RI Ir. H. TA Khalid, MM, kerab kali menyuarakannya dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kehutan dan Pejabat eselon I KLHK selama 4 tahun ini.
Alhasil, setelah masalah ini disahuti Presiden Prabowo barulah konflik gajah mulai mendapatkan arah penyelesaian yang serius dari pemeritah. Hal itu disampaikan TA Khalid dihadapan Dubes Inggris dan Menhut serta sejumlah pejabat lainnya saat kunjungan ke Aceh Tengah pada (19/6/2025)/
Dalam sambutannya TA Khalid menyebutkan, setelah perjalanan panjang akhirnya perjuangan yang didengungkan selama ini mendapat respon langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Berawal ketika kunjungan kerja ke Inggris beberapa waktu yang lalu saat bertemu Raja Charles III.
Sebut Khalid, dalam pertemuan itu pihak World Wide Fund for Nature (WWF) meminta presiden Prabowo menghibahkan 10.000 hektar tanah di Aceh untuk wilayah konservasi gajah. Namun, Prabowo tidak hanya menyetujui malah menawarkan 20.000 hektar tanahnya.
Bahkan, informasi terakhir dari beliau akan menghibahkan sampai 80.000 hektare. Jika memang dibutuhkan nantinya, ” papar Khalid yang juga Ketua Forbes DPR dan DPD RI Asal Aceh.
Berdasarkan kilas balik advokasi yang pernah dilakukan oleh politisi ini dalam menyuarakan isu konflik Gajah Aceh di Senayan pernah berhasil masuk dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Pejabat Esselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, empat tahun lalu.
Pertisiwa itu terjadi ketika membacakan pandangan Fraksi Gerindra TA Khalid meminta, dukungan dari teman anggota Komisi IV terkait kasus konflik satwa liar (Gajah) di Aceh dapat diselesaikan dan masuk dalam kesimpulan rapat.
“Permasalah gajah di Aceh bukan permasalahan kemarin itu sudah bertahun-tahun dan belum pernah diselesaikan, maka pada forum ini saya meminta dukungan pimpinan dan anggota agar penyelesaian konflik Gajah Aceh masuk dalam kesimpulan Rapat hari ini”, kata TA Khalid seperti dalam video rapat tersebut yang beredar luas.
Disisi lain TA Khalid juga meminta para pihak dan KLHK dalam menangani Konflik Gajah Aceh agar mengandeng Sejumlah LSM dan Masyarakat Lokal. Hali itu disampaikan pertemuan dengan sejumlah pihak di Aceh, berkenaan upaya pengelolaan konservasi Gajah Sumatera (Elephas maxiÜus sumatranus), pada Rabu (03/11/2021) di Hotel Hermes Palace Banda Aceh. Pertemuan tersebut tidak terlepas dari perjuangan TA Khalid menindaklanjuti poin kesimpulan rapat Komisi IV DPR RI sebelumnya.
Kala itu KLHK melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) telah menyusun rancangan dokumen rencana aksi pelaksaaan kegiatan pengelolaan Gajah Sumatera di Provinsi Aceh. Selanjutnya guna memperoleh masukan dan memperkuat peran aktif para pihak, Ditjen KSDAE bermaksud mengadakan rapat konsultasi dengan mengundang para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam dokumen tersebut.
