Bendungan Krueng Pasee Mangkrak, HMI Serahkan Petisi kepada Kementerian PUPR dan Komite II DPD RI

  • Bagikan
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara serahkan petisi kepada Kementerian PUPR RI yang langsung diwakilkan Direktorat Irigasi & Rawa dan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Senin, (18/09/2023) di Nibong, Aceh Utara.

ACEH UTARA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara serahkan petisi kepada Kementerian PUPR RI yang langsung diwakilkan Direktorat Irigasi & Rawa dan Wakil Ketua Komite II DPD RI, Senin, (18/09/2023) di Nibong, Aceh Utara.

Ketum HMI Cabang Lhokseumawe-Aceh Utara Surya Distamura menyampaikan, dengan mempertimbangkan beberapa nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, melalui petisi ini kami ingin menyatakan sikap terkait problematika penyelesaian pembangunan proyek strategis nasional (PSN), waduk Krueng Pasee, didesak untuk dipercepat.

Persoalan kekeringan areal pertanian disekitarnya yang luasnya mencapai lebih dari 8.922 hektare sawah petani yang mencakup di delapan kecamatan di Aceh Utara dan satu kecamatan di Lhokseumawe. Sehingga kawasan bendungan Krueng Pase saat ini sudah sangat meresahkan masyarakat, mengingat rata-rata pencaharian masyarakat di daerah itu adalah bertani.

“Ini merupakan momentum besar bagi masyarakat Aceh Utara, karena tim Kementerian PUPR RI & Komite II DPD RI turun ke Kabupaten Aceh Utara dalam rangka pengecekan bendungan Krueng Pasee,” ujar Surya.

Selanjutnya, Ketua HMI Surya menyerahkan petisi kepada Kementerian PUPR RI & Komite II DPD RI. Petisi tersebut diterima oleh Direktorat Irigasi & Rawa Kementerian PUPR RI, Dr. Ismail Widadi & Wakil Ketua Komite II DPD RI, Dr. Abdullah Puteh.

Isi petisi, meminta dan mendesak Presiden RI melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) agar mempercepat progress pembangunan bendungan Krueng Pasee yang termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional.

* Meminta dan mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan dan bertanggung jawab atas kerugian yang dirasakan oleh masyarakat karena dampak dari terhambatnya penyelesaian pembangunan Bendungan Krueng Pasee.

* Mendorong pemerintah untuk transparansi terhadap setiap tahapan proses pembangunan bendungan Krueng Pasee.

“HMI melihat permasalahan mangkraknya bendungan Krueng Pasee sangat serius, sehingga kami bersama masyarakat 9 kecamatan yang terdampak terhadap proyek tersebut berkomitmen mengawal proses evaluasi yang akan dilakukan instansi pihak terkait dan lebih lanjut terhadap pembangunan bendungan irigasi Krueng Pase,” pungkasnya. (*)

  • Bagikan