SUBUSSALAM- Kepala Perwakilan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kota Subulussalam, Edi Sahputra Bako, menyerahkan koin bantuan dari masyarakat kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Subulussalam berjumlah Rp80.600, dengan slip tanda bukti penerimaan, Rabu, 16 Maret 2022.
Penyerahan koin tersebut, Edi Sahputra didampingi rekannya Koordinator Paralegal, Bustra, S.H.
Edi Sahputra mengatakan, hasil koin yang terkumpul di posko penggalangan koin bantu pembayaran utang Pemerintah Kota Subulussalam yang dilakukan dua pekan lalu.
Menurut Edi, koin yang diserahkan itu dalam balutan kain putih ini memang jumlahnya tidak seberapa, dan tidak mungkin bisa menutupi utang defisit daerah Kota Subulussalam. Namun, dalam gerakan ini ada pesan moral bagi pemangku kebijakan agar lebih meningkatkan kinerja dan jangan lalai akan tanggungjawab.
“Ini merupakan persoalan serius yang harus diselesaikan, dan kita mengingatkan wali kota dan para wakil rakyat Subulussalam ke depan lebih bijak menggunakan uang rakyat secara efektif dan efisien, agar lebih mengutamakan program pro rakyat sesuai dengan kebutuhan publik dan tepat sasaran,” kata Edi Sahputra.
Selama ini, sebut Edi, pihaknya menilai masih banyak program yang tidak urgent, terkesan sifatnya hanya pemborosan anggaran.
“Kita menginginkan Pemko fokus terhadap program pembangunan yang menghasilkan PAD, agar dapat mandiri. Sehingga tidak selalu bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat,†ungkap Edi.
Edi menambahkan, sebagaimana diketahui bersama pasca gerakan galang koin ini, gaji aparatur desa sudah dicairkan untuk gaji tiga bulan. Sehingga, kata Edi, ada sisa tiga bulan lagi untuk sisa gaji tahun 2021. Kemudian, belum terbayarkan gaji tahun 2022 yang sudah masuk bulan ketiga.
“Namun, di sisi lain, belum ada kejelasan untuk gaji guru honorer/kontrak yang tersisa dua bulan lagi tahun 2021, serta anggaran gaji guru honorer/kontrak pada tahun 2022. Dana nonsertifikasi guru menyisakan empat bulan tahun 2021 belum juga jelas sampai sekarang,” ujarnya.
Lanjut Edi, begitu juga sisa utang pembayaran proyek yang sudah dikerjakan pada tahun 2021. Namun, belum dibayarkan sampai saat ini. Padahal, pekerjaan tersebut bersumber dana Otsus.
“Kita berharap semua persoalan keuangan ini bisa diselesaikan secepatnya,” ujar Edi Sahputra. []
