Bahasi Ketenagakerjaan dan Penataan OPD, Panleg DPRK Lhokseumawe Pacu Pembahasan Dua Raqan

  • Bagikan
Panitia Legislasi (Panleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar pembahasan dua Rancangan Qanun (Raqan) strategis di Ruang Gabungan Komisi, Sekretariat DPRK Lhokseumawe, Senin (12/10/2026).

LHOKSEUMAWE — Panitia Legislasi (Panleg) Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menggelar pembahasan dua Rancangan Qanun (Raqan) strategis di Ruang Gabungan Komisi, Sekretariat DPRK Lhokseumawe, Senin (12/10/2026).

Kedua regulasi yang dibahas tersebut meliputi Raqan tentang Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan, serta Raqan tentang Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Ketua Panleg DPRK Lhokseumawe, Julianti menyampaikan, bahwa pembahasan kedua rancangan regulasi ini merupakan bagian penting dari proses legislasi daerah untuk meninjau sekaligus menyempurnakan ketentuan qanun yang sedang berlaku.

“Raqan bidang ketenagakerjaan berfokus pada penguatan pengaturan sektor tenaga kerja di daerah. Sementara itu, perubahan qanun OPD berkaitan langsung dengan penataan struktur organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe,” ujar Julianti.

Ia menambahkan, melalui pembahasan mendalam ini, materi kedua rancangan qanun diharapkan dapat dikaji secara cermat dengan memperhatikan kebutuhan daerah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

“Pembahasan ini menjadi tahapan krusial dalam menyusun regulasi daerah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat tata kelola pemerintahan Kota Lhokseumawe,” pungkasnya.

Rapat pembahasan ini turut dihadiri oleh Koordinator, Wakil Ketua, dan Anggota Panleg DPRK Lhokseumawe, Plt. Sekretaris DPRK, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, serta Analis Hukum Ahli Muda.

Melalui proses penyempurnaan ini, regulasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung efektivitas roda pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Kota Lhokseumawe.

  • Bagikan
Exit mobile version