Durasi, Lhokseumawe – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe, Faisal Haji Ali bersamaa Walikota, Sayuti Abubakar menyepakati, komitmen untuk tidak menaikkan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Eksekutif dan legislatif ini sepakat membatalkan dan merevisi Qanun Nomor 1 tahun 2004 tentang retribusi dan pajak kota.
” Tak ada yang namanya naik PBB dan tunjangan dewan, semuanya harus dibatalkan. Malahan, Kita rencananya Pagi ini akan menggelar musyawarah terkait pembatalan qanun tersebut, ” ucap Ketua DPRK, Faisal Haji Isa dihadapan mahasiswa yang berdemo didepan Gedung Wakil Rakyat setempat, Senin (1/9).
Hal yang sama sebut Faisal, berlaku untuk tunjangan dewan juga ditiadakan kenaikannya pada tahun ini. Ia, memastikan seluruh anggota DPRK sudah menyepakati komitmen program yang mememihak rakyat.
Faisal, mengucapkan rasa terima kasih kepada mahasiswa dari beragam Perguruan Tinggi yang sudah mendatangi dan berhadir ke DPRK. Pihaknya terbuka lebar beraudiensi demi memperjuangkan keselamahatan umat.
.” Adik-adik mahasiswa Gedung DPRK ini terbuka lebar untuk kalian semua. Kami siap beraudiensi dengan siapapun dan kapanpun demi memperjuangkan aspirasi masyarakat, ” komit Ketua.
Sementara Wallikota Sayuti Abubakar mengungkapkan, dirinya sempat terkejut mengetahui informasi dimaksud sepekan lalu. Ia mengaku, sudah komit dengan dewan mencabut dan merevisi Qanun Nomor 1 tahun 2024 itu.
” Saya awalnya kaget, kenapa bisa naik begitu tarif pajaknya. Kemudian, Kita evaluasi langsung diputuskan untuk dibatalkan, ” paparnya.
Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan mahasiswa yang tergabung dari beberapa Perguruan Tinggi di Lhokseumawe, berlangsung sekira pukul 10.30 Wib. Mereka mengepung Kantor DPRK Lhokseumawe, menuntut keadilan.
Dengan melakukan long march terlebih dahulu dari Museum Lhokseumawe berjalan kaki menuju ke DPRK setempat. Mereka adalah mahasiswa dan IAIN Lhokseumawe, Unimal, Pilteknik dan beberapa lainya.
