Oleh: Sulistyo Permono, Kepala Subbagian Umum KPPN Kutacane
ACEH TENGGARA – KPPN Kutacane mengadakan kegiatan Press Release APBN Desember 2022. Dalam acara tersebut, Kepala KPPN Kutacane Deni Haryono S.E., M.M. memaparkan, informasi mengenai pertumbuhan ekonomi di Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues dan realisasi pelaksanaan APBN sampai dengan 30 November 2022 dalam laporannya.
Pertumbuhan eknomi di Aceh sampai dengan triwulan III 2022 tumbuh 2,13% dengan migas dan tumbuh 2,72% tanpa migas. Capaian ini masih di bawah pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2022 secara nasional yang mencapai 5,72% (y-o-y), kata Deni Haryono, pada Selasa (20/12/2022).
Sementara itu, jika dibandingkan dengan triwulan II 2022 (Q-to-Q), ekonomi di Aceh tumbuh 1,72% dengan migas atau 1,78% tanpa migas. Indikator sosial wilayah Aceh seperti Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Rasio Gini mengalami penurunan dan untuk IPM masih menunjukkan tren kenaikan walaupun ada perlambatan.
Sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Aceh pada triwulan III 2022 berasal dari sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan sektor Jaminan Sosial Wajib yang mencapai 0,86%.
Hal ini menunjukan bahwa Belanja Pemerintah sebagai salah satu komponen dari sektor tersebut berkontribusi sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh.
Kontributor PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Aceh terbesar yaitu Sektor Pertanian sebesar 30%, Perdagangan Besar sebesar 14%, dan Pertambangan sebesar 11%. Sementara berdasarkan pengeluaran, kontributor terbesar dari Konsumsi Rumah Tangga diikuti PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Pemerintah.
Pertumbuhan ekonomi di Aceh secara signifikan dipengaruhi oleh pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di beberapa kota dan kabupaten. Sebagian besar pembangunan tersebut memperoleh alokasi dana yang berasal dari APBN Tahun 2022. Oleh karena itu, optimalisasi kinerja realisasi APBN menjadi perhatian utama dalam menyokong pertumbuhan ekonomi.
Kinerja Realisasi Penerimaan Negara dan Belanja Pemerintah Pusat pada Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues
KPPN Kutacane yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues memiliki tugas dan fungsi dalam mewujudkan kinerja realisasi APBN yang optimal di daerahnya.
Kinerja realisasi anggaran ini meliputi Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan. Dalam kegiatan Press Release ini dijelaskan secara singkat mengenai kinerja pelaksanaan anggaran yang mendukung pembangunan di kedua kabupaten.
Adapun kinerja realisasi Penerimaan Negara lingkup Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sampai dengan 30 November 2022 secara keseluruhan mencapai Rp79,4 miliar yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp74,6 miliar dan PNBP sebesar Rp4,7 miliar. Untuk Penerimaan Perpajakan di Kabupaten Aceh Tenggara mencapai Rp46,5 miliar, sedangkan di Kabupaten Gayo Lues baru mencapai Rp28,1 miliar.
Dari sisi belanja, kinerja realisasi Belanja Pemerintah di Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp770 miliar atau 93,82% dari total pagu sebesar Rp820 miliar. Realisasi tersebut terdiri dari realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Negara sebesar Rp264 miliar atau 92,31% dan realisasi TKD (Transfer ke Daerah) sebesar Rp505 miliar atau 94,63%.
Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Negara untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp174,2 miliar atau 93,07% dari pagu yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 129,2 miliar atau 95,82%, Belanja Barang sebesar Rp42,7 miliar atau 86,68%, dan Belanja Modal sebesar Rp2,2 miliar atau 74,52%.
Sementara Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga Negara untuk wilayah Kabupaten Gayo Lues sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp90,6 miliar atau 90,89% dari pagu yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp 58,8 miliar atau 92,72%, Belanja Barang sebesar Rp29,4 miliar atau 87,56%, dan Belanja Modal sebesar Rp2,2 miliar atau 89,25%.
Selanjutnya, realisasi TKD sampai dengan 30 November 2022 telah mencapai Rp505 miliar atau 94,63% dari total pagu, dengan realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp138,5 miliar atau 82,97% dan Dana Desa sebesar Rp366,7 miliar atau 99,94%. Realisasi TKD untuk wilayah Kabupaten Aceh Tenggara telah mencapai Rp349,6 miliar atau 95,96% yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp43,6 miliar atau 76,22%, DAK Non Fisik sebesar Rp40,2 miliar atau 97,65% dan Dana Desa sebesar Rp265,7 miliar atau 99,95%.
Sementara realisasi belanja TKD wilayah Kabupaten Gayo Lues telah mencapai Rp157,3 miliar atau 92,76% yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp40,5 miliar atau 77,53%, DAK Non Fisik sebesar Rp15,8 miliar atau 97,21%, dan Dana Desa sebesar Rp100,9 miliar atau 99,92%.
Terakhir terkait pembiayaan, penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) wilayah Kabupaten Aceh Tenggara dan Gayo Lues sampai dengan 30 November 2022 sebesar 136.947.000.000 untuk 1.956 debitur. Sedangkan penyaluran kredit UMi (Ultra Mikro) sebesar 9.654.000.000 untuk 2.216 debitur.
Pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi KPPN Kutacane tersebut berupa koordinasi dan penyaluran dana APBN yang dilakukan kepada seluruh mitra kerja, baik itu satuan kerja, BPKD, maupun perbankan. Penyaluran dana tersebut dilakukan KPPN Kutacane dalam rangka mendukung kinerja pelaksanaan anggaran pada seluruh satuan kerja yang optimal.
Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Lingkup Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues, hal yang patut dibanggakan dalam pelaksanaan anggaran pada satuan kerja lingkup Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Gayo Lues adalah memiliki nilai yang sangat baik, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), di mana sampai dengan November 2022 telah mencapai nilai 96,08.
Sementara itu, capaian nilai kualitas kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan triwulan III 2022 mendapatkan nilai sangat memuaskan, yaitu sebesar 99,61. Melalui kegiatan press release ini, diharapkan masyarakat Aceh memperoleh informasi terkini mengenai kinerja, fakta, dan data APBN serta hasil-hasil konkret APBN dari waktu ke waktu termasuk dampaknya terhadap perekonomian di Aceh, khususnya Aceh Tenggara dan Gayo Lues.
Informasi yang disampaikan juga penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian akademis pembangunan ekonomi sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan keuangan di daerah. (*)
