BANDA ACEH— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Aceh, menanggapi aksi demonstrasi di Jakarta dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia yang memanas hingga melakukan pembakaran fasilitas umum. Demo itu dipicu beberapa pernyataan dari anggota DPR RI yang kontroversi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit.
Aksi massa tersebut meluas di berbagai daerah, termasuk di Aceh juga akan dilaksanakan, Senin, 1 September 2025.
Ketua Umum HMI Badko Aceh, Reza Hendra Putra, dalam keterangannya, Ahad, 31 Agustus 2025, mengatakan, pihaknya dari HMI Badko Aceh ingin menyampaikan beberapa hal dalam menanggapi dinamika permasalahan nasional dan daerah.
“Kami mengutuk keras terkait dugaan pembunuhan oleh oknum anggota Brimob terhadap Affan Kurniawan ketika penanganan aksi di Jakarta. Kita ingin kasus tersebut diusut tuntas, dan diberikan hukuman yang seberat-beratnya kepada oknum tersebut,” kata Reza.
Reza menambahkan, HMI juga menolak dan mengutuk sikap anggota DPR RI yang seakan-akan bersenang-senang di atas penderitaan masyarakat, yang saat ini ekonomi masyarakat sedang sangat sulit. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih mengutamakan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ke depannya dibandingkan untuk kepentingan elite.
“Kami juga meminta pihak kepolisian agar melakukan tindakan yang humanis dan tidak represif dalam penanganan aksi demonstrasi. Juga meminta kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah di Aceh agar bisa dicabut, dan direvisi. Karena itu tidak sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat saat ini,l. Kami juga meminta kepada pemerintah serta aparat penegak hukum agar melakukan penertiban tambang-tambang liar yang menjarah alam Aceh,” ujar Reza.
Untuk aksi demo pada Senin (1/9) di Aceh, kata Reza, khususnya untuk kader HMI se-Aceh agar bisa menyampaikan aspirasi dengan aksi damai, mengutamakan substansial dari aksi demonstrasi, tidak melakukan anarkisme, vandalisme, apalagi sampai merusak, membakar, dan menjarah.
“Kita tidak mau ada korban yang berjatuhan baik dari masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam penanganan aksi penyampaian aspirasi tersebut. Demonstrasi harus benar-benar mewakili aspirasi masyarakat akar rumput, jangan sampai anarkis dan menjaga ketertiban umum. Khittah perjuangan HMI harus tetap berprinsip pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan,” ucap Reza Hendra. []
