BANDA ACEH– Penemuan cadangan gas raksasa di Blok South Andaman kembali membangkitkan harapan besar bagi masa depan Aceh.
Di tengah pembahasan mengenai arah pengembangan proyek strategis nasional tersebut, Presiden Forum Komunikasi Mahasiswa (FKM) Pasee Aceh, Khussyairi, mengingatkan agar Aceh tidak kembali menjadi penonton di atas tanahnya sendiri.
Menurut Khussyairi, Aceh memiliki sejarah panjang sebagai daerah penghasil sumber daya alam strategis nasional, termasuk minyak dan gas bumi. Namun, besarnya kekayaan yang dihasilkan selama puluhan tahun dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Aceh.
“Aceh bukan daerah miskin sumber daya. Sejak masa Kesultanan Aceh Darussalam, daerah ini dikenal memiliki potensi yang luar biasa. Tetapi sejarah juga mencatat bahwa manfaat yang dirasakan rakyat sering kali tidak sebanding dengan kekayaan alam yang keluar dari bumi Aceh,” ujar Khussyairi, Kamis (4/6/2026).
Ia menegaskan, semangat keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam telah menjadi bagian penting dari perdamaian Aceh yang lahir melalui MoU Helsinki 2005 dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurutnya, Pasal 160 UUPA secara tegas mengatur bahwa pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dilakukan secara bersama antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. Karena itu, pengembangan Blok South Andaman harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.
Khussyairi mengapresiasi langkah Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang telah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat agar fasilitas pengolahan gas South Andaman dapat dibangun di Aceh melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun.
Menurutnya, KEK Arun memiliki nilai strategis karena didukung infrastruktur energi yang telah terbangun sejak era kejayaan Kilang Arun. Pemanfaatan kawasan tersebut diyakini mampu mendorong lahirnya industri hilir, investasi baru, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Aceh.
“Rakyat Aceh tidak sedang meminta belas kasihan. Rakyat Aceh hanya meminta keadilan atas apa yang selama ini menjadi haknya. Kita tidak ingin generasi muda Aceh hanya menjadi penonton ketika sumber daya alam yang ada di tanahnya sendiri memberikan manfaat lebih besar kepada daerah lain,” tegasnya.
Khussyairi menilai pengolahan gas South Andaman di Aceh akan membuka peluang besar bagi lahirnya tenaga ahli lokal, pengusaha baru, serta tumbuhnya ekosistem industri yang mampu menggerakkan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perjuangan agar gas South Andaman memberikan manfaat maksimal bagi Aceh bukan semata-mata persoalan ekonomi, melainkan juga bagian dari menjaga amanah sejarah dan mewujudkan cita-cita kesejahteraan yang terkandung dalam MoU Helsinki.
“MoU Helsinki dan UUPA bukan sekadar dokumen hukum dan kesepakatan politik. Di dalamnya ada harapan rakyat Aceh untuk mendapatkan keadilan setelah konflik panjang yang pernah terjadi. Jangan sampai peluang besar ini kembali berlalu tanpa memberikan dampak yang signifikan bagi daerah,” katanya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap investasi tidak berarti mengabaikan kepentingan daerah. Sebaliknya, investasi dan pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan upaya menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Aceh.
“Kita mendukung investasi, kita mendukung pembangunan nasional. Tetapi Aceh tidak boleh kembali menjadi penonton di atas tanahnya sendiri. South Andaman harus menjadi lembaran baru kebangkitan Aceh dan menjadi warisan bagi generasi mendatang,” ujarnya.
Lanjut Khussyairi, keberhasilan proyek South Andaman pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya produksi gas yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat ekonomi, sosial, dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh.
“Keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kekayaan alam Aceh mampu menghadirkan lapangan kerja, memperkuat industri daerah, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Itulah tujuan yang harus diperjuangkan bersama,” pungkasnya. []
