JAKARTA– Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Aceh periode 2024-2029, Darwati A Gani meminta agar oknum TNI AL terduga pembunuh agen mobil Hasfiani (37) di Aceh Utara diproses hukum secara jujur, adil, dan transparan.
Kini pelaku berinisial DI (23) pangkat Kelasi Dua (KLD) merupakan anggota Tentara Nasional Indonesia Angkat Laut (TNI AL) bertugas di Lanal Lhokseumawe tersebut telah diamankan untuk proses lebih lanjut.
Darwati A. Gani, mengatakan, pentingnya penegakan hukum yang tegas dan transparan dan tidak tebang pilih dalam kasus pembunuhan tragis yang menimpa agen mobil warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara tersebut.
“Hal ini sejalan dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan termasuk HAM berat berupa pembunuhan yang dilakukan oleh aparat negara. Jika pelaku divonis bersalah maka hukum harus ditegakkan dengan adil,” kata Darwati, Rabu, 19 Maret 2025.
Menurut Darwati, proses hukum yang berjalan adil dan transparan dapat memberikan perlindungan sosial dan keadilan kepada keluarga korban. Karena keluarga korban berhak menuntut keadilan agar kasus ini ditangani serius dan tidak ada impunitas bagi pelaku sesuai dengan undang-undang, sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku serta tidak menimbulkan kasus serupa terulang kembali di kemudian hari.
Darwati menyebut, kasus pembunuhan tragis tersebut berpotensi menimbulkan gejolak stigma negatif masyarakat terhadap lembaga yang seharusnya melindungi masyarakat sipil.
“Jadi, marwah TNI berada dipersimpangan jalan. Diharapkan keputusan pengadilan nantinya dapat berjalan sesuai dengan nilai kejujuran dan keputusan yang tepat sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat,” ucap Darwati.
Untuk itu, Darwati menegaskan bahwa peran tokoh masyarakat dan pemimpin terlibat aktif dalam menjelaskan perkembangan kasus kepada masyarakat sangat penting untuk menciptakan harmoni masyarakat Aceh Utara. Kejadian ini sangat sensitif mengingat luka lama masyarakat Aceh kala konflik dengan pemerintah pusat.
“Kita harus bersama-sama memastikan bahwa kejadian ini tidak memecah kesatuan di masyarakat, tetapi justru memperkuat solidaritas kita sebagai masyarakat Aceh. Pemerintah daerah dan aparat keamanan bersinergi bekerja lebih keras memastikan kondusifitas keamanan dan ketertiban tetap terjaga,” ujarnya.
Darwati menambahkan, salah satunya dengan patroli dan pengawasan harus ditingkatkan dan aparat keamanan perlu dibekali dengan pelatihan yang lebih baik tentang hak asasi manusia, dan etika profesi serta pentingnya untuk membangun sistem peringatan dini yang dapat mendeteksi potensi ancaman atau kekerasan sebelum terjadi. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat melaporkan kejadian mencurigakan dan aparat keamanan dapat merespons dengan cepat. Ini akan membantu mencegah kejadian serupa di masa depan dan memastikan bahwa Aceh tetap menjadi tempat yang aman dan damai.
“Langkah-langkah ini kita harap dapat mengatasi masalah dengan bijak, agar aparat negara yang seharusnya mengayomi dan menjadi masyarkat dapat bekerja dengan penuh dedikasi dan intergitas,” ujar Darwati. [] (ril)
