JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke Istana Negara pada siang ini Jumat (14/10/2022). Selain Kapolri, para pejabat utama Mabes Polri, seluruh Kapolda dan Kapolres juga bakal menghadap kepala negara.
Jokowi akan memberi pengarahan kepada Kapolri dan seluruh anak buahnya pukul 14.00 WIB nanti. Informasi itu tertulis dalam surat Telegram Rahasia (TR) Kapolri bernomor STR/764/X/HUM.1/2022 tertanggal Rabu (12/10).
“Hasil rakor melalui zoom cloud meeting hari Rabu, 12 Oktober 2022, pukul 10.00 WIB yang dipimpin Kasetpres, terkait rencana pengarahan Presiden kepada jajaran Kepolisian,” bunyi isi surat telegram tersebut dilihat Jumat (14/10).
Dari isi telegram itu, Kapolri dan jajarannya dilarang memakai penutup kepala dan tongkat. Mereka yang dipanggil Jokowi juga dilarang membawa ADC dan handphone, dan hanya diperkenankan membawa buku dan pulpen.
Telegram itu juga mengingatkan tentang lahan parkir yang terbatas di Istana. Sehingga para pejabat Polri dibatasi membawa kendaraan.
Pati bintang 2 ke bawah akan menggunakan bus ke Istana. Sedangkan Pati bintang tiga ke atas dapat memasuki Istana melalui pintu 1 jalan Veteran.
Selain itu, Pejabat Polri wajib PCR sebelum ke Istana. Peserta yang hadir pun diutus untuk melakukan PCR terlebih dahulu yang difasilitasi Pusdokes Polri.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sedikitnya lima arahan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh tanah air, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10).
Pertama, Presiden meminta Polri untuk memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat kepada institusi Polri.
Keluhan masyarakat terhadap Polri, 29,7 persen itu ini sebuah persepsi karena pungli.
Kedua, rasa aman dan nyaman masyarakat itu—ini masalah persepsi—rasa aman dan nyaman masyarakat itu menjadi terkurangi atau hilang. Karena apa pun, Polri adalah pengayom masyarakat. Hal-hal yang kecil-kecil, tolong betul-betul dilayani itu. Masyarakat kehilangan sesuatu, harus direspons cepat sehingga rasa terayomi dan rasa aman itu menjadi ada,
Arahan ketiga, Kepala Negara meminta jajaran Polri menjaga kesolidan baik di internal Polri maupun dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut penting utamanya karena saat ini sudah mulai masuk tahun politik dan tahapan pemilihan umum (pemilu) sudah mulai berjalan sejak Juli lalu.
Karena Saudara-saudara adalah pimpinan-pimpinan tertinggi di wilayah masing-masing. Sense of politic-nya juga harus ada. Tidak bermain politik tetapi mengerti masalah politik karena memang kita akan masuk dalam tahapan tahun politik
Keempat, Presiden meminta adanya kesamaan visi Polri serta ketegasan terkait kebijakan organisasi.
“Visi presisi, Pak Kapolri, saya minta juga tidak njelimet-njelimet, tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang dijalankan.
Arahan kelima, Presiden mengingatkan agar jangan sampai pemerintah maupun Polri dipandang lemah terkait dengan penegakan hukum.
“Saya sudah perintahkan kepada Kapolri, saat itu urusan judi online, bersihkan, sudah. Saya enggak usah bicara banyak. Saudara-saudara tahu semuanya, perintah ini tahu. Dan, penegakan hukum untuk yang berkaitan dengan narkoba. Ini yang akan nanti bisa mengangkat kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri,†tegasnya.
Listyo mengatakan sebanyak 24 pejabat utama Mabes Polri, namun 3 orang diwakili karena berhalangan hadir. Menurut Listyo, sebanyak 33 kapolda juga hadir, dengan satu orang mewakili.
“Pengarahan ini diikuti 559 personel Polri, 24 pejabat utama Mabes Polri, 3 orang diwakili, 33 orang kapolda, 1 orang mewakili, karena ada kegiatan, dan 400 kapolres,” kata Listyo di depan Jokowi.
Listyo menyebut saat ini Korps Bhayangkara mengalami penurunan kepercayaan publik setelah mencuat kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo hingga Tragedi Kanjuruhan.
“Bapak presiden berkenan memberikan petunjuk dan arahan tugas kami dalam menjalankan tugas,” ujarnya. (*)
