JAKARTA – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan bahwa dua nama calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusulkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Gibran Rakabuming Raka tidak harus berasal dari partai politik koalisi.
Muzani menjelaskan, konstitusi tidak membatasi latar belakang kandidat cawapres yang diajukan oleh kepala negara kepada parlemen.
“Menurut Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana, tidak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” ujar Muzani kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut jadwal, Presiden Prabowo akan menyerahkan kedua nama tersebut kepada pimpinan MPR paling lambat dua minggu sebelum sidang paripurna digelar, yakni pada Rabu (18/11/2026). Sementara itu, sidang paripurna MPR untuk memilih wakil presiden dijadwalkan berlangsung pada 2 Desember 2026.
Dalam peta politik parlemen saat ini, tercatat ada empat partai yang tergabung dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, yakni Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Demokrat. Selain itu, terdapat tiga partai lain yang mendukung pemerintahan meski bukan bagian dari koalisi pengusung pada 2024, yaitu PKB, Partai NasDem, dan PKS, sedangkan PDI Perjuangan (PDIP) berada di luar pemerintahan.
Kewenangan Penuh Presiden
Senada dengan Muzani, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyatakan bahwa penentuan dua nama kandidat sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.
Yusril memperkirakan Prabowo akan tetap berdiskusi dengan sekitar 10 partai koalisi pengusung pada Pilpres 2024—baik yang memiliki kursi di parlemen maupun tidak—sebelum mengambil keputusan akhir.
“Itu sepenuhnya adalah kewenangan Presiden untuk menentukan dua calon wakil presiden dan diserahkan kepada beliau. Mungkin beliau akan mengadakan rapat dengan partai-partai koalisi yang dahulu mencalonkan beliau dalam Pilpres 2024. Kalau tidak salah, ada 10 partai pada waktu itu,” kata Yusril dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Secara prosedural, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Pasal 46 ayat (2) menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.
Selanjutnya, Pasal 46 ayat (3) mengatur bahwa dalam sidang paripurna tersebut, MPR akan memilih satu di antara dua calon wakil presiden yang diusulkan oleh Presiden.
