JAKARTA — Gibran Rakabuming Raka berhak menerima sejumlah fasilitas dan tunjangan dari negara setelah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Hak-hak tersebut telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Merujuk pada Bab III Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978, Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh uang pensiun.
“Besaran biaya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir,” demikian bunyi ketentuan dalam pasal tersebut.
Sebagai informasi, besaran gaji pokok Wakil Presiden ditetapkan sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara, yakni mencapai Rp20,16 juta per bulan.
Tunjangan Kesehatan hingga Biaya Rumah Tangga
Selain uang pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 merinci beberapa tunjangan tambahan yang akan diterima oleh mantan Wakil Presiden, di antaranya:
-
Tunjangan Pensiun: Diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.
-
Biaya Rumah Tangga: Negara menanggung biaya operasional rumah tangga yang mencakup pemakaian air, listrik, dan telepon.
-
Jaminan Kesehatan: Pasal 7 huruf c menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan Wakil Presiden beserta keluarganya ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Fasilitas Rumah Kediaman dan Kendaraan
Sementara itu, Pasal 8 dalam undang-undang yang sama mengatur pemberian fasilitas fisik berupa hunian dan transportasi. Negara wajib menyediakan sebuah rumah kediaman yang layak lengkap dengan perlengkapannya, serta fasilitas kendaraan dinas beserta pengemudi (sopir) bagi mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.
Latar Belakang Pengunduran Diri
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya ke pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Kabar mengenai rencana pengunduran diri tersebut sejatinya telah mencuat sejak 9 November 2026 lalu, setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan adanya niatan Gibran untuk melepas jabatannya.
