LHOKSEUMAWE – Panitia Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menjadwalkan rapat pembahasan tiga Rancangan Qanun (Raqan) strategis yang mengatur sektor ketenagakerjaan, kelembagaan birokrasi, serta pajak dan retribusi daerah.
Berdasarkan Surat Undangan Nomor 005/04/PL-DPRK tertanggal 12 Oktober 2026, rapat tersebut digelar pada Senin, 19 Oktober 2026, di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Legislasi DPRK Lhokseumawe, Julianti dan dihadiri pimpinan, anggota panitia legislasi, Plt. Sekretaris DPRK, serta tim tenaga ahli.
Adapun tiga agenda utama yang dibahas meliputi:
-
Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan.
-
Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kota Lhokseumawe.
-
Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribusi Kota Lhokseumawe.
Julianti menjelaskan, pembahasan ini merupakan tahapan krusial dalam proses legislasi untuk menelaah substansi, kesesuaian aturan hukum, serta implikasi kebijakan sebelum disahkan.
“Ketiga rancangan qanun ini memiliki peran strategis, mulai dari perlindungan tenaga kerja, penataan kelembagaan agar birokrasi lebih efektif, hingga penguatan pendapatan daerah,” ujar politisi Fraksi Partai Aceh tersebut.
Ia menegaskan, keberhasilan sebuah regulasi tidak hanya diukur dari lancarnya proses pembahasan, tetapi juga dari kualitas materi hukum, transparansi implementasi, dan efektivitas pengawasannya.
“Masyarakat adalah tolok ukur utama. Regulasi yang baik harus menghadirkan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga Kota Lhokseumawe,” pungkas Julianti.












